PPKM Darurat Dinilai Tak Efektif Jika Tempat Bekerja Masih Buka
"Menurut saya tetap tidak efektif, bagaimana mau efektif kalau pergerakan masih tinggi di luar, karena tempat bekerja masih buka. Ketika tempat kerja masih buka bagaimana kita bisa mengurangi pergerakan orang di luar."
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat tidak akan efektif mencegah penyebaran virus covid-19, khususnya varian baru atau delta.
"Menurut saya tetap tidak efektif, bagaimana mau efektif kalau pergerakan masih tinggi di luar, karena tempat bekerja masih buka. Ketika tempat kerja masih buka bagaimana kita bisa mengurangi pergerakan orang di luar," kata Agus kepada Liputan6.com, Selasa (13/7).
-
Dimana PKM dibentuk? PKM merupakan program yang secara khusus dibentuk oleh Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) Republik Indonesia.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa tujuan utama dari PKM? Secara umum, PKM bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya mahasiswa yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi Pendidikan Tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, serta memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan; kreatif dan inovatif; serta objektif dan kooperatif dalam membangun keragaman intelektual.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
Dia menegaskan, sebelumnya telah memperingatkan pemerintah untuk melakukan karantina wilayah secara total atau lockdown pada awal pandemi covid-19. Namun, lockdown tidak dilakukan yang akhirnya virus covid-19 semakin menyebar dan tidak selesai hingga kini.
"Saya sudah mengingatkan beratus-ratus kali, kalau lockdown itu pengawasannya mudah, tapi tidak dilakukan. Saya Mazhabnya bukan PPKM melainkan lakukan karantina total tapi itu di awal, sekarang sudah terlanjur dan tambah sulit, karena sudah kelamaan sehingga masyarakat bosan," ujarnya.
Kendati begitu, Agus tidak melarang pemerintah jika memang ingin memperpanjang PPKM darurat. Hanya saja kebijakan tersebut akan sulit dijalankan ketika masih ada beberapa sektor kegiatan seperti tempat kerja yang masih beroperasi.
"Kalau perpanjangan PPKM ditempuh pemerintah silakan. Jika tempat bekerja belum ditutup pasti sulit, mungkin bisa tapi lama dan perlu cost, sementara struktur sosial kita sudah lelah," imbuhnya.
Testing dan Tracing Kurang Maksimal
Di sisi lain, Agus menyebut testing dan tracing yang dilakukan pemerintah dinilai tidak berjalan dengan baik. Namun, jika kedua hal itu saat ini dilakukan maka diprediksi akan ada kenaikan kasus covid-19 di atas 50.000 kasus.
"Kalau testingnya benar maka akan ada kenaikan kasus covid-19 di atas 50.000. Kalau ini jumlah kasusnya di atas 50.000 maka nakesnya akan kesulitan, ditambah kini sulit mendapatkan oksigen. Jadi sekarang publik menyediakan oksigen sendiri, seharusnya kan negara," katanya.
Dampaknya, tekanan dari berbagai dunia sudah dirasakan, di mana beberapa negara sudah melarang Warga Negara Indonesia (WNI) masuk ke negaranya, karena adanya peningkatan kasus covid-19 di Indonesia.
"Dari awal saya katakan selesaikan pandeminya, baru ekonominya. Sekarang ada tekanan dunia, negara satu persatu sudah melarang warga Indonesia masuk ke negaranya," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)