Program Makan Siang Gratis Prabowo Bisa Tambah Angka Kemiskinan Jika Gunakan Dana Subsidi BBM

Program Makan Siang Gratis Prabowo Bisa Tambah Angka Kemiskinan Jika Gunakan Dana Subsidi BBM

Program makan siang gratis yang diunggulkan Prabowo-Gibran menuai pertanyaan publik mengenai sumber pendanaannya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, menilai penyesuaian subsidi energi bisa menjadi alternatif sebagai sumber pendanaan makan siang gratis.

Eddy mengatakan, selama ini subsidi energi banyak yang tidak tepat sasaran.

"Kita punya subsidi energi tahun lalu Rp500 triliun, tahun ini Rp350 triliun, dari total subsidi energi itu terbesar porsinya adalah untuk subsidi Pertalite dan subsidi LPG 3 kg, itu terbesar," ujar Eddy saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (16/2).

"Kalau ini kita evaluasi, kita tata untuk pemberian subsidinya tepat sasaran, anggaran subsidi energi kan tidak perlu sebesar itu. Jadi tidak ada memangkas BBM," pungkasnya.

Executive Director Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara berpandangan, pendanaan makan siang gratis bisa melalui dana hasil tindak pidana yang sudah inkrah, atau dana lelang aset BLBI.

"Kebijakan makan siang gratis jangan ambil dana dari anggaran belanja rutin, dan anggaran subsidi energi. Sebaiknya pakai cara kreatif bisa lewat dana dari hasil putusan pengadilan yang sudah inkrah, dana lelang aset BLBI misalnya," kata Bhima.

Atau, kata Bhima, pendanaan untuk program makan siang gratis bisa melalui mengejar objek pajak baru seperti penerapan wealth tax (pajak kekayaan) atau windfall profit tax untuk perusahaan yang bergerak di sektor komoditas primer.

Bhima menjelaskan, jika pendanaan makan siang gratis bersumber dari subsidi energi maka berpotensi terjadinya inflasi.

"Ini akan memicu lonjakan inflasi khususnya kenaikan harga bahan pangan," ucap Bhima.

Jika inflasi terus merangkak naik, dampak langsungnya adalah kenaikan angka kemiskinan dan terjadi tekanan daya beli masyarakat yang masih membutuhkan subsidi energi.

"Jadi harus extra hati-hati, dikaji dulu implikasinya," katanya.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Bloomberg, Eddy mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo akan melakukan penyesuaian subsidi energi selama 2 hingga 3 bulan ke depan setelah resmi menjabat pada Oktober mendatang.

"Sekitar 80 persen dari Rp350 triliun anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsisi solar dan LPG 3 kg, ternyata lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan menengah dan tinggi," kata Eddy.

Eddy mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara 10 persen produk domestik bruto (PDB), sedangkan negara tetangga di Asia Tenggara ini memiliki rasio pajak sebesar 14 persen.

"Reformasi pendapatan harus membantu mengalokasikan dana untuk janji kampanye utama Prabowo, yaitu menyediakan makan siang dan susu kepada 80 juta anak sekolah di Indonesia, membantu meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan, sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan pengusaha,” tutur Eddy.

Lebih lanjut Eddy menuturkan, program ini diperkirakan menelan biaya lebih dari Rp400 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp347,6 triliun atau sekitar 1,65 persen dari PDB.

Eddy bahkan menyebutkan, untuk membantu memuluskan jnji kampanyenya itu, Prabowo akan berupaya membangun koalisi yang kuat di parlemen, termasuk dengan mengundang partai-partai lain seperti calon terdepan PDI-P. 

Tidak hanya itu, Prabowo bahkan mungkin merekrut calon presiden lainnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dalam pemerintahannya.

"Dia menilai itu adalah formula sukses untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depan," tutup Eddy.