Proses awal pemangkasan izin migas ditarget selesai Januari
Sulitnya mengurus izin eksplorasi disinyalir jadi penyebab target lifting pemerintah dalam APBN tak tercapai.
Proses pemangkasan perizinan eksplorasi minyak dan gas (migas) masih dijalankan pemerintah. Sesuai jadwal, seharusnya pemetaan masalah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi rampung akhir bulan ini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (20/1). Dia mengatakan pimpinan utama program pemangkasan izin ini adalah KemenPAN-RB. Sejauh ini, pihaknya belum memperoleh informasi terbaru soal pemetaan masalah itu.
-
Apa yang dilakukan oleh BPH Migas di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Apa saja yang ditinjau oleh BPH Migas di Terminal BBM Palaran? Kunjungan tersebut dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Saleh Abdurrahman melihat secara langsung kesiapan pasokan BBM di fasilitas yang dikelola PT AKR Corporindo Tbk, termasuk fasilitas bongkar muat/jetty (pelabuhan khusus BBM).
-
Kenapa BMKG meminta warga Pandeglang dan Lebak waspada? Ini kemudian memicu dampak yang signifikan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat.
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
"Saya sampai sekarang belum melihat petanya. Harapannya tentu jangan terlalu lama. Mereka seharusnya akhir bulan ini selesai," ujarnya.
Pemangkasan izin migas ini tak hanya di level kementerian/lembaga, melainkan hingga kabupaten/kota. Pemerintah mengakui perizinan operator blok migas tumpang tindih dan terlalu lama.
KemenPAN-RB dari informasi yang diperoleh Mahendra, meminta bantuan Badan Pengawas Kebijakan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit perizinan. Sehingga bisa ditemukan, titik pengurusan mana saja yang seharusnya dihapus.
BKPM berharap audit itu cepat selesai. Soalnya iklim investasi sektor hulu migas akan membaik ketika pemangkasan izin dilakukan. Sulitnya mengurus izin eksplorasi disinyalir jadi penyebab target lifting pemerintah dalam APBN tak tercapai.
Paket kebijakan ekonomi pemerintah tahun lalu mencantumkan pula proses reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pemangkasan perizinan.
"BPKP beberapa bulan ini melihat pelaksanaan izin migas. Kami masih menunggu," kata Mahendra.
(mdk/bim)