Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terkendala izin Pemda Jabar
"Pemerintah daerah Jawa Barat memiliki hak mengizinkan atau tidak kereta cepat tersebut dilalui di kotanya."
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko mengatakan, rencana pembangunan kereta cepat jalur Jakarta-Bandung terkendala izin pemerintah daerah. Hingga saat ini, Gubernur Jawa Barat belum menyelesaikan surat rekomendasi terkait lahan-lahan yang akan dilalui jalur kereta cepat tersebut.
"Saya sudah mengirim surat untuk mengurus kembali surat Gubernur Jawa Barat, dia minta penyempurnaan terhadap Perpres 107 terkait lahan. Suratnya Kamis lalu tinggal tunggu," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Senin (21/12).
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Gimana caranya pemerintah Jakarta membatasi usia kendaraan? Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Provinsi DKI untuk membatasi tahun model kendaraan yang diizinkan beroperasi di wilayahnya.
-
Bagaimana cara Kementan mengantisipasi kekeringan panjang? Pemerintah juga menggencarkan program optimasi lahan dan pompanisasi untuk mengantisipasi kekeringan panjang.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Menurut Hermanto, pemerintah daerah Jawa Barat memiliki hak mengizinkan atau tidak kereta cepat tersebut dilalui di kotanya.
"Adanya izin dari masing masing kabupaten kota. Karena kan yang punya wilayah kabupaten kota jadi titik di situ harus mendapatkan persetujuan dari kabupaten kota kalau tidak ya tidak bisa," jelas dia.
Meski demikian, sebagai regulator dirinya tidak menargetkan kapan surat persetujuan tersebut sampai di tangannya. Sebab, proyek tersebut sepenuhnya murni bisnis yang akan dikelola swasta.
"Itu kan swasta silakan kami tidak berikan target. Sampai saat ini belum perkembangan apapun, masih di tangan Pemda," ungkapnya.
Baca juga:
BUMN akui tak merugi apabila proyek kereta cepat mangkrak
Kanselir Merkel jajal rel kereta cepat baru sepanjang 123 Km
Proyek kereta cepat, Kemenhub nilai butuh campur tangan pemerintah
Kereta cepat lintas Bandung Raya harus sesuai tata ruang
Ditolak Indonesia, kereta Jepang dilirik di mana-mana