Rahasia Krakatau Steel Bereskan Tumpukan Utang Capai Rp31 T

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terus melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usaha miliknya. Perusahaan menyebut butuh waktu sekitar tiga tahun untuk melihat hasilnya. Selain itu, dalam penyelesaian masalahnya, juga dibutuhkan kerja sama berbagai pihak terkait.

2021-09-28 18:52:25

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terus melakukan pembenahan di seluruh lini dan aktivitas usaha miliknya. Perusahaan menyebut butuh waktu sekitar tiga tahun untuk melihat hasilnya. Selain itu, dalam penyelesaian masalahnya, juga dibutuhkan kerja sama berbagai pihak terkait.

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim menyebut, tren meningkatnya utang dimulai di 2011 sampai dengan 2018. Akumulasi utang Krakatau Steel mencapai Rp 31 triliun yang disebabkan beberapa hal.

Salah satunya adalah pengeluaran investasi yang belum menghasilkan sesuai dengan rencana. Manajemen baru Krakatau Steel disebut berhasil melakukan restrukturisasi utang pada Januari 2020 sehingga beban cicilan dan bunga menjadi lebih ringan guna memperbaiki kinerja keuangan.

"Proyek Blast Furnace diinisiasi pada tahun 2008 dan memasuki masa konstruksi pada 2012, jauh sebelum saya bergabung di Krakatau Steel pada akhir tahun 2018. Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (28/9).

Silmy melanjutkan bahwa saat ini Krakatau Steel sudah memiliki dua calon mitra strategis, bahkan satu calon sudah menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dengan Krakatau Steel. Sementara, satu mitra lagi sudah menyampaikan surat minat untuk bekerja sama dalam hal Blast Furnace.

Artinya sudah ada solusi atas proyek Blast Furnace. Silmy menargetkan pada Kuartal-III 2022 akan dioperasikan. "Pengoperasian Blast Furnace nantinya akan menggunakan teknologi yang memaksimalkan bahan baku dalam negeri yaitu pasir besi. Penggunaan pasir besi ini akan menghemat biaya produksi dan menurunkan impor bahan baku dari luar negeri yaitu iron ore," tambah Silmy.

Dia mengatakan, semua upaya yang dilakukan ini didukung dengan manajemen yang bebas korupsi.

Diketahui Krakatau Steel sudah menerapkan ISO 37001:2016 sejak Agustus 2020 sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan KKN karena merupakan standar internasional yang dapat digunakan semua yurisdiksi serta dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen yang sudah dimiliki Krakatau Steel saat ini.

"Kaitan adanya indikasi penyimpangan/korupsi di masa lalu tentu menjadi perhatian manajemen. Fokus saya ketika bergabung adalah mencarikan solusi dan melihat ke depan agar Krakatau Steel bisa selamat terlebih dahulu," ungkap Silmy.

"Satu demi satu masalah di Krakatau Steel sudah kami atasi, perusahaan yang lama tidak untung, pabrik yang tidak efisien, maupun proyek yang belum selesai sudah banyak yang selesai dan sisanya sudah didapatkan solusinya," pungkasnya.

Menteri Erick: Kita Kejar Siapapun yang Merugikan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menegaskan, akan terus mengejar pihak-pihak yang merugikan perusahaan negara. Hal ini kembali dia sampaikan dalam merespons kerugian yang dialami oleh PT Krakatau Steel.

Dia menyebut dari jumlah utang Krakatau Steel sebesar USD 2 miliar, salah satunya adalah investasi USD 850 juta kepada proyek glass furnish yang mangkrak.

"Ini tidak bagus, ini akan kita kejar siapapun yang merugikan, ini bukannya kita ingin menyalahkan siapa-siapa, tapi penegakan hukum, bisnis proses yang salah harus diperbaiki," katanya dalam gelaran BangkitBareng, Selasa (28/9)

Dalam proses penyelesaian utang tersebut, Menteri Erick mengatakan bahwa proses restrukturisasinya berjalan dengan baik serta akan diarahkan ke Go Public.

Tujuannya agar ada tambahan dana untuk menyisil sisa utang perusahaan. Lagi-lagi, Menteri Erick menyebut bahwa hal itu sebagai bagian dari transformasi di dalam tubuh BUMN.

"Restrukturisasi berjalan dengan baik, kita kan dikejar programnya apa, step 1 ada step 2, nah step 1 kita bikin subholding di KS, agar integrated, dikelola profesional, dan kita kan go public, supaya ada funding baru penyicil utang yang 2 miliar tadi," tuturnya.

Lebih lanjut, Menteri Erick mengatakan masih terus melakukan negosiasi kepemilikan saham antara pemerintah dan PT Krakatau Posco. Dia menginginkan negara memiliki mayoritas saham di Krakatau Steel, atau paling tidak dengan porsi yang seimbang.

"Bersama posco kita negosiasi tadinya saham minoritas, kita ingin paling tidak 50-50. Dan ini net income-nya sangat positif," katanya.

Dia menimbang dari hasil negosiasi yang menunjukkan ada kesempatan untuk porsi kepemilikan akan dibagi sama rata. "Kita sudah negosiasi sepertinya ada kesempatan naik ke 50-50, ya meski kita kalau mereka tidak mau ya bisa aja," katanya.

Dia berharap kedepannya, pada industri baja yang masih banyak tingkat impornya ini bisa lebih dikurangi. Namun, dia juga berpesan dengan demikian mampu memberikan produk dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif.

"Kita lakukan sama (Krakatau) Posco, efisiensi besar-besaran yang kita lakukan, akhirnya dengan restrukturisasi perbaikan cashflow, ada proyek management yang baik, yang tadinya rugi terus menerus selama delapan tahun (Krakatau Steel) bisa untung Rp 800 miliar," katanya.

Sementara itu, hal yang sama juga dia usahakan dalam tubuh polemik PT Perkebunan Nusantara yang memiliki utang sebesar Rp 47 triliun. Padahal kata dia, sektor perkebunan sawit sedang memiliki tren yang positif, bahkan perusahaan swasta perkebunan sawit menunjukkan untung.

"Jadi program berjalan refocusing produk kepada kelapa sawit adalah salah satunya (yang terus didorong), harga sawit lagi bagus, pembangunan manajemen yang bagus dengan tadinya rugi Rp 1,6 triliun, sekarang untuk Rp 2,3 triliun," katanya.

Reporter: Arief Rahman

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)