Realisasi belanja modal APBN-P 2015 tembus Rp 200 triliun
Realisasi belanja modal sebesar Rp 213 triliun merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintahan Jokowi-JK mencatat kenaikan realisasi belanja modal hingga 31 Desember 2015 lebih tinggi dari tahun lalu, yakni mencapai Rp 213 triliun. Angka tersebut melonjak 54 persen dibanding serapan belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan pada tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 138 triliun.
"Sepanjang 2015, perekonomian Indonesia bergerak dalam ketidakpastian global yang tinggi, harga komoditas yang rendah. Kami melihat belanja modal ini bisa di atas Rp 200 triliun. Dan ternyata angkanya bisa mencapai Rp 213 triliun," kata Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/1).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Menurut Suahasil, realisasi belanja modal sebesar Rp 213 triliun merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2010, realisasi belanja modal pemerintah masih mencapai Rp 80,3 triliun, setahun kemudian realisasinya menjadi Rp 117,9 triliun, dan pada 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp 145,1 triliun dan Rp 171,8 triliun, kemudian turun menjadi Rp 138,3 triliun pada 2014.
Sementara itu, total belanja negara dalam APBN-P 2015 tercatat mencapai 91 persen dari target atau sebesar Rp 1.810 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 90 persen dan realisasi transfer ke daerah sekitar 94 persen.
Adapun total pendapatan dalam negeri sekitar 84,7 persen dari target atau sebesar Rp 1.491,7 triliun. Pendapatan tersebut berupa penerimaan pajak non-migas sebesar Rp 1.005,7 triliun atau 81 persen dari target, atau tumbuh 14 persen di atas realisasi pajak non-migas 2014.
"Pajak untuk pendapatan negara non migas 81 persen dari target, menjadi dasar dari angka pajak untuk tahun-tahun mendatang. Tahun ini Dirjen Pajak telah bekerja keras, reformasi telah dijalankan. Maka akan kami perbaiki agar bisa lebih baik lagi," imbuhnya.
Selain itu, pada 2015 ini pula, pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 20,8 triliun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh desa di Indonesia, yang seluruh dananya telah tersalurkan. Dengan begitu, defisit anggaran tercatat di angka 2,8 persen di bawah batas atas 3,0 persen seperti yang diamanatkan UU.
Dengan defisit anggaran yang melebar, maka Pembiayaan Anggaran juga menjadi lebih tinggi 48 persen dari target APBN-P. Tambahan pembiayaan sebagian diambil dari sumber-sumber bilateral dan multilateral yang lebih murah biayanya bagi anggaran.
"Kita katakan bahwa APBN tahun ini aman. Kita tutup APBN 2015 dengan defisit 2,8 persen. Kita selalu mengatakan berapapun kekurangan pajak yang dikumpulkan, APBN-nya kita tahan tidak boleh defisit lebih dari 3 persen," pungkasnya.
(mdk/idr)