Realisasi Penyerapan Anggaran Hingga Kuartal I-2022 Capai 18,1 Persen
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga kuartal I-2022 mencapai 18,1 persen. Sedangkan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022.
Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga kuartal I-2022 mencapai 18,1 persen. Sedangkan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022.
"Realisasi APBN sampai dengan kuartal I-2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Selasa (12/4).
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
Hadiyanto menyebutkan, belanja negara pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp 2.714,2 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,6 triliun serta transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp 769,6 triliun.
"Tahun ini adalah golden momen untuk pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.
Oleh karena itu, pelaksanaan belanja atas alokasi dana tersebut digunakan untuk pencapaian program-program strategis nasional, terutama kelanjutan PEN yang meliputi aspek kesehatan, perlindungan masyarakat, penguatan UMKM serta pemulihan ekonomi.
Menurutnya, kinerja anggaran yang baik ini diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata, sehingga menjadi negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional.
Sebab, APBN adalah instrumen fiskal yang sangat strategis dan berdampak besar bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Kesejahteraan Rakyat.
"Terlebih lagi di masa pandemi dan kondisi perekonomian saat ini APBN berperan sangat detail dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan dan perlindungan sosial dengan tetap menjaga keseimbangan antara fungsi counter cyclical dengan pengendalian risiko dan kesinambungan fiskal," ujarnya.
6 Langkah Percepat Realiasi Belanja
Selanjutnya, untuk mendorong percepatan realisasi belanja Kementerian lembaga perlu untuk segera membuka blokir alokasi anggaran, hingga belanja strategis dapat dilaksanakan dan membawa kemanfaatan bagi rakyat Indonesia lebih awal.
Selain itu, percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak ketiga juga perlu didorong untuk mencegah idle money dan idle aset yang dapat menunda kemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat.
Untuk mendorong percepatan belanja dan mewujudkan belanja yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal, Menteri Keuangan telah menyampaikan beberapa langkah strategis dalam anggaran 2022 kepada pimpinan K/L yang meliputi 6 hal.
Di antaranya, pertama, melakukan perbaikan perencanaan. Kedua, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek. Ketiga, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Keempat, mempercepat dan meningkatkan Penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan Pemerintah. Kelima, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan Efisiensi dan efektivitas value for money. Keenam, meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan intern.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)