Rupiah anjlok, pengusaha geram Pelindo masih transaksi pakai USD
"Yang saya tahu, Pelindo masih pakai USD, yang bandel itu BUMN."
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengkritik sejumlah perusahaan BUMN yang masih bertransaksi menggunakan dolar Amerika Serikat (USD). Saat ini nilai tukar Rupiah sedang melemah, seharusnya BUMN ikut membantu pemerintah dengan menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi.
Salah satu BUMN yang masih ngeyel menggunakan USD dalam transaksi adalah Pelindo. Ini dinilai tidak adil karena pengusaha swasta diwajibkan menggunakan Rupiah.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Siapa yang diuntungkan dari Pemilu di Indonesia? Dengan adanya pemilu, para pemimpin yang terpilih dapat secara sah dan demokratis memegang kekuasaan.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Siapa yang memimpin rencana redenominasi rupiah di Indonesia? Rencana penyederhanaan mata uang telah digulirkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
-
Apa yang membuat Pejuang Rupiah istimewa? "Makin keras kamu bekerja untuk sesuatu, makin besar perasaanmu ketika kamu mencapainya."
"Yang saya tahu, Pelindo masih pakai USD, yang bandel itu BUMN. Pertamina saya tidak tahu apakah avtur Pertamina pakai USD juga atau tidak," sindir Haryadi dalam diskusi di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (26/8).
Anjloknya nilai tukar Rupiah yang sudah melebihi level Rp 14.000 per USd dinilai harus segera ditindak oleh pemerintah.
"Pemerintah perlu memperbaiki kedisiplinan koordinasi dengan otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia (BI). Selain itu, pemerintah juga harus menahan laju penurunan ekonomi, salah satunya dengan mempercepat penyerapan anggaran belanja negara," bebernya.
Dari sisi pelaku usaha sendiri, lanjut Haryadi, pihaknya terpaksa mengurangi biaya tenaga kerja serta mengurangi jam kerja.
"Karyawan yang outsourching tidak diperpanjang, dan pengurangan jam kerja juga. Dari catatan, ada beberapa perusahaan yang tutup, seperti di daerah Karawang dan Bekasi ada 13 perusahaan," tutupnya.
(mdk/idr)