Rupiah Digital Dinilai Bisa Cegah Korupsi dan Pencucian Uang
Adanya CBDC dinilai akan meningkatkan keamanan sistem keuangan dari praktik shadow banking dan korupsi. Hal ini dikarenakan seluruh pengawasan terhadap CBDC dilakukan langsung oleh Bank Indonesia dan tercatat oleh sistem.
Bank Indonesia (BI) berencana akan menerbitkan Rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Mata uang digital ini bakal dirilis untuk merespon kehadiran cryptocurrency yang marak di beberapa negara.
Adanya CBDC dinilai akan meningkatkan keamanan sistem keuangan dari praktik shadow banking dan korupsi. Hal ini dikarenakan seluruh pengawasan terhadap CBDC dilakukan langsung oleh Bank Indonesia dan tercatat oleh sistem.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
"Nantinya shadow banking bisa terbaca sama BI, praktik ilegal jugal bisa kebaca dengan digital, pencucian uang, terorisme, korupsi. Ke depannya kalau punya digital currency, korupsinya mungkin nggak bisa pakai uang," kata Senior Partner UMBRA Putu Raditya Nugraha dalam diskusi virtual, Senin (12/4).
Kendati begitu, risiko korupsi masih akan ada, namun bukan dengan uang, tapi dengan barang lain yang dipindahtangankan.
Meski begitu, implementasi uang digital ini harus dilakukan dengan memperhatikan infrastruktur digital dan hukumnya.
"Karena ini jadi currency, jadi semuanya ya harus menggunakan. Harus dipastikan teknologi yang digunakan sama antara masyarakat dengan operator," ujar ahli keuangan digital Advento Silaban.
Lalu, pemerintah dan BI juga perlu menentukan konsep mata uang digital yang berlaku di Indonesia. "Jadi seperti apa bentuknya, ini kan tidak berwujud, lalu bagaimana pembuktian kepemilikannya," kata Advento.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp14.595 Dipicu Pemulihan Ekonomi AS
Bank Indonesia Diingatkan untuk Hati-Hati Terbitkan Rupiah Digital
BI Bakal Terbitkan Rupiah Digital, Apa Bedanya dengan Cryptocurrency?
Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp14.565 per USD
Rupiah Melemah Dipicu Naiknya Klaim Tunjangan Pengangguran AS