Rupiah melemah, ancaman PHK buruh di Sumatera Utara lebih besar
Ancaman PHK diprediksi lebih banyak terjadi di daerah penghasil komoditas seperti Sumatera Utara.
Nilai tukar Rupiah masih saja melemah dan bertengger di level Rp 14.000 per USD. Kondisi ini menyulitkan pengusaha karena akan menambah beban usaha. Berbagai cara dilakukan untuk efisiensi, termasuk mengurangi jumlah pegawai atau buruh.
Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai ancaman terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di Sumatera Utara lebih besar dibanding kota lain. Pasalnya, di tengah penguatan USD terhadap Rupiah, juga sedang terjadi penurunan volume dan harga ekspor.
-
Bagaimana rokok merusak paru-paru? Akumulasi zat-zat berbahaya dari asap rokok dalam jangka panjang menyebabkan iritasi dan peradangan kronis pada paru-paru, mengurangi kemampuan organ ini untuk bekerja dengan optimal.
-
Kapan Hari Brimob diperingati? Bangsa Indonesia memperingati Hari Brimob setiap tanggal 14 November.
-
Bagaimana Rully melamar Dewi Perssik? Bertemu Dewi Perssik di Pesawat Lamar Dewi Perssik
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Rusunawa Marunda ditinggal penghuninya? Rusunawa Marunda sudah terbengkalai dan tidak berpenghuni lagi sejak September 2023.
-
Kapan Pesut Mahakam melahirkan? Pada musim kawin yakni antara bulan Desember hingga Juni, Pesut jantan akan bersaing dengan pejantan lainnya untuk mendapatkan betina. Lalu, masa kehamilan Pesut kurang lebih 9 sampai 14 bulan lamanya.
"Ancaman PHK diprediksi lebih banyak terjadi di daerah penghasil komoditas seperti Sumut (Sumatera Utara), karena harga dan permintaan ekspor komoditas sedang anjlok," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba seperti dilansir Antara Medan, Senin (31/8).
Ancaman PHK, ujar dia, semakin sangat memungkinkan karena selain nilai USD yang menguat, volume dan harga ekspor yang masih melemah, daya beli di dalam negeri juga menurun. "Dewasa ini di Sumut sedang terjadi gangguan besar pada kinerja perusahaan khususnya yang bergerak di bidang sawit dan karet dan itu sangat mengancam terjadi PHK," katanya.
Untuk menghindari PHK, ujar Parlindungan yang juga anggota DPD RI utusan Sumut itu, pemerintah perlu segera bisa mengendalikan nilai tukar Rupiah atas dolar AS itu. Pemerintah, diminta juga membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menolong petani dan pengusaha komoditas dari harga jual yang terpuruk.
"Untuk petani perlu dilakukan segera mengalokasikan dana talangan guna membeli komoditas yang harganya tidak menguntungkan sehingga masyarakat tetap bisa memiliki daya beli yang membuat ekonomi bergerak," katanya.
Sementara untuk pengusaha, perlu diberi berbagai keringanan mulai kemudahan ekspor dan penjualan di dalam negeri termasuk dalam kewajiban membayar pajak. "Kalau langkah itu dilakukan dan nilai tukar Rupiah kembali distabilkan, maka kinerja perusahaan membaik dan terhindar dari PHK," katanya.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Setia Dharma Sebayang menyebutkan, permintaan dan harga jual CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah yang melemah telah membuat kinerja perusahaan terganggu.
"Nilai dolar AS yang menguat belum membantu gangguan pendapatan dari volume dan harga ekspor CPO yang terganggu," katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, mengungkapkan, akibat harga ekspor yang melemah, nilai ekspor lemak dan minyak hewan/nabati Sumut yang di dalamnya ada CPO pada semester I-2015 turun 18,89 persen dibandingkan periode sama tahun 2014.
Dari senilai 1,969 miliar dolar AS pada semester I-2014 menjadi 1,597 miliar dolar AS pada semester I-2015.
(mdk/idr)