Sektor-Sektor Ini Tetap Lemah Meski Ada Pelonggaran PPKM
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, 3 dan 2 sudah 2 bulan. Kendati begitu, meski PPKM diperpanjang Pemerintah mulai memberikan kelonggaran atau membuka beberapa kegiatan ekonomi, seperti mall sudah boleh beroperasi Kembali.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, 3 dan 2 sudah 2 bulan. Kendati begitu, meski PPKM diperpanjang Pemerintah mulai memberikan kelonggaran atau membuka beberapa kegiatan ekonomi, seperti mall sudah boleh beroperasi Kembali.
Ekonom sekaligus Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira, mengatakan pelonggaran di tengah perpanjangan PPKM berpotensi pola pemulihan ekonomi Indonesia berbentuk seperti huruf K (K-shaped recovery).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil saat maju di Pilkada Jakarta? Calon pesaing Anies, Ridwan Kamil tak kalah kuat. Ridwan Kamil mendapatkan lampu hijau dari partai koalisi Prabowo-Gibran untuk maju Pilkada Jakarta. Partai-partai yang menyatakan kesiapan mengusung Ridwan Kamil itu adalah Gerindra, PAN dan Golkar. Bahkan, Gerindra sudah terang-terangan menginginkan kadernya menjadi calon wakil gubernur untuk mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2024."Secara alami secara manusiawi, kami ingin wakil kami ada di wakil gubernur," kata Habibburokhman kepada wartawan.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
"Dengan asumsi PPKM terus diperpanjang meski terdapat pelonggaran, fase pemulihan ekonomi berbentuk huruf K-shaped. Artinya, ada sektor yang sensitif terhadap pembatasan pergerakan masyarakat akan tumbuh lebih lambat," kata Bhima kepada Liputan6.com, Senin (30/8).
Sektor yang dimaksud, yaitu restoran, perhotelan, transportasi dan jasa terkait pariwisata lainnya, yang pemulihannya sangat terbatas dengan adanya pembatasan pergerakan PPKM. Sementara sektor yang mengalami kenaikan pesat selama pandemi covid-19 seperti jasa informasi komunikasi, jual beli online, aplikasi kesehatan dan pendidikan masih akan terus meningkat. Menurutnya, terdapat pola permanen dari sektor yang tumbuh selama pandemi.
"Jadi perilaku masyarakat dari belanja online tidak kembali ke belanja konvensional. Pemulihan huruf K artinya pendapatan masyarakat akan meningkat tapi tidak semua merata," ujarnya.
Oleh karena itu, Bhima menyarankan dalam melakukan pelonggaran, sebaiknya Pemerintah berpatokan pada tiga syarat utama, yakni pertama, sektor usaha yang dibuka adalah sektor yang mudah dalam melakukan tracing penularan covid-19.
Kedua, sektor yang dampak terhadap serapan tenaga kerja nya besar. Syarat ketiga yaitu sektor usaha yang dibuka harus memenuhi kriteria sektor yang memiliki dampak berganda (multiplier effect) luas ke sektor lainnya.
Hasil studi di beberapa negara yang ekonominya rebound/pulih cepat yakni China dan Vietnam, sektor pertama yang mendapat fasilitas pelonggaran adalah industri pengolahan. Baru disusul ritel, pendidikan dan jasa lainnya.
"Jadi dibanding melonggarkan mal, sebenarnya efek ke pelonggaran di kawasan industri pengolahan lebih berdampak terhadap ekonomi," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jakarta PPKM Level 3, Tingkat Kunjungan Mal Masih Lambat
Hampir Berusia 1,5 Abad, Ini Kisah Stasiun Kecil di Klaten yang Dibuka saat Pandemi
Objek Wisata Lain Masih Tutup, Kenapa Taman Safari Boleh Beroperasi?
PPKM Turun Level, Waspadai Risiko yang Dibawa Travel Revenge Warga
PTM Terbatas Dimulai Besok, Ini yang Harus Dilakukan Sekolah Cegah Klaster Covid-19
Pemerintah Perlu Penuhi 3 Syarat Jika Ingin Longgarkan PPKM Level