Selama Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Diguyur Anggaran Rp859 Triliun

Masa jabatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan akan selesai pada tahun 2024. Selama menjabat, kementerian yang dia pimpin selama hampir lima tahun selalu mendapatkan anggaran jumbo.

Dalam Laporan keuangan dapat diakses publik, anggaran Kementerian Pertahanan cenderung mengalami kenaikan. Berikut ulasannya;

Saat dilantik menjadi Menteri Pertahanan pada tahun 2019, Prabowo belum "in charge" dalam memasukan Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sehingga, apa yang dibelanjakan di tahun anggaran 2019, yaitu alokasi yang sudah ditetapkan, sebelum Prabowo menjadi menteri.

Di tahun 2019, realisasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp115,35 triliun. Satu tahun kemudian, Prabowo sudah dapat andil membuat daftar Isian belanja dan proyeksi pendapatan Kementerian Pertahanan.

Di tahun anggaran 2020, anggaran Kementerian Pertahanan yaitu Rp136,87 triliun. Selanjutnya, di tahun 2021, anggaran Kementerian Pertahanan turun menjadi Rp125,88 triliun.

Selanjutnya, di tahun 2022, anggaran Kementerian Pertahanan naik menjadi Rp150,43 triliun. Dan, di tahun 2023, anggaran untuk Kementerian Pertahanan turun menjadi Rp134,32 triliun.

Di periode terakhir sebagai menteri, kementerian yang diampu Prabowo Subianto itu akan mendapatkan anggaran Rp135,44 triliun. Bahkan, anggaran Kemenhan mengalami kenaikan beberapa hari lalu sebesar USD4 miliar atau setara Rp61,58 triliun.

Jika ditotal, anggaran yang dikelola Prabowo sebagai menteri yaitu Rp859,84 triliun.

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan isi rapat internal bersama Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto terkait anggaran sistem pertahanan tahun 2024 yang berlangsung, Selasa (28/11). Dia mengungkapkan, ada alokasi anggaran yang cukup tinggi dari pinjaman luar negeri.

"Untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui Bapak Presiden USD 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena ada perubahan, maka alokasi untuk 2024 menjadi USD 25 miliar (setara Rp 384,87 triliun dengan asumsi Rp 15.395 per dolar AS)," kata Srimul di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/11).

Menurutnya, kenaikan ini cukup signifikan, karena untuk pinjaman Kemhan di luar negeri, nilainya naik sekitar USD 4 miliar atau setara Rp 61,58 triliun (asumsi kurs Rp 15.395 per dolar AS).

"Dari USD 20,75 miliar ke USD 25 miliar. Itu yang kemarin disepakati," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, industri pertahanan Indonesia memiliki peluang yang baik di masa mendatang dan harus terus dikembangkan.

"Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa industri pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan, baik yang berkaitan dengan peluru, baik yang berkaitan dengan kendaraan," tuturnya.