Sertifikasi 1 juta lahan ditargetkan rampung Oktober 2016
Jawa Timur menjadi daerah yang memiliki kegiatan Prona paling tinggi, yakni sebanyak 41.503 sertifikat bidang tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pihaknya terus mendorong Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) guna memberikan pelayanan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pelayanan tersebut diutamakan desa miskin atau tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.
Dia menargetkan, sertifikasi program Prona sebanyak 1.067.000 bidang bisa selesai hingga Oktober 2016. Sehingga, masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Siapa yang meminta percepatan sertifikasi tanah? Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Siapa yang menerima sertifikat PLBN dari Kementerian ATR/BPN? Kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Apa yang dimaksud dengan sertifikat? Sertifikat adalah bukti kepemilikan atau keikutsertaan. Biasanya, sertifikat diberikan kepada mereka yang selesai mengikuti serangkaian acara.
"Dari total 1.067.000 bidang di seluruh Indonesia, kami menargetkan sampai Juni ini 60 persennya harus sudah selesai. Kita harapkan nanti pada akhir September, paling telat awal Oktober itu sudah selesai semua lah," kata Ferry di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (14/6).
Dia menyebutkan, Jawa Timur menjadi daerah yang memiliki kegiatan Prona paling tinggi, yakni sebanyak 41.503 sertifikat bidang tanah atau 60,23 persen. Kemudian disusul oleh Sulawesi Selatan dan Jawa Barat.
Menurutnya, banyaknya kegiatan di suatu daerah dipengaruhi oleh tingginya tingkat sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah terkait, dalam pelayanan sertifikasi tanah. Dengan demikian, jika sertifikasi program Prona selesai, Ferry mengimbau agar pemda bisa meningkatkan sosialisasi.
"Karena langkah kebijakan Prona itu dimulai dari sosialisasi kepada warga. Kalau tidak kan mereka tidak tahu menahu. Mereka yang cepat itu sejak bulan Januari sudah melakukan sosialisasi," jelasnya.