Soal hasil audit Petral, DPR bakal panggil Menteri Rini dan Sudirman
"Nanti kami tanyakan kepada menteri tentang apa yang akan dilakukan."
Komisi VII DPR RI berencana akan memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Pemanggilan ini dilakukan untuk meminta penjelasan atas hasil audit anak usaha perusahaan PT Pertamina Persero, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) dari periode 2012-2014.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya W Yudha mengakui, hingga saat ini DPR belum menerima hasil audit Petral, karena anggota dewan sedang reses.
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Apa saja penghargaan yang diterima Pertamina? Dua kategori penghargaan yang berhasil diraih Pertamina adalah Kategori Mitra dengan Inovasi Terbanyak dan Kategori Mitra dengan Komitmen Pendanaan Terbanyak.
-
Bagaimana Pertamina memastikan penyaluran Pertalite tepat sasaran? Pertamina Patra Niaga juga telah mendorong digitalisasi untuk penyaluran BBM Subsidi melalui program Subsidi Tepat. “Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” tutupnya.
-
Di mana Pertamina menyalurkan Pertalite? Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah.
-
Apa yang dimonitor Pertamina melalui PIEDCC? Melalui PIEDCC, Pertamina juga mampu memonitor secara real time ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia dan bisa mengambil tindakan cepat memenuhi kebutuhan energi jika terjadi lonjakan konsumsi BBM dan LPG, atau keadaan darurat seperti bencana alam.
-
Mengapa Pertamina melakukan kegiatan ini? Pertamina sebagai BUMN yang bergerak di bidang energi, tidak hanya terus berupaya menyediakan energi di seluruh wilayah negeri. Akan tetapi, juga memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam rangka mendukung capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk menuju kemandirian masyarakat.
"Nanti kami tanyakan kepada menteri tentang apa yang akan dilakukan, corporate action-nya apa?" katanya dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (15/11).
Pemanggilan ini nantinya juga akan menjadi momen bagi DPR untuk meminta penjelasan hasil audit Petral. Diduga dalam hasil audit tersebut, Petral melakukan hal yang merugikan negara.
"Yang menarik, hasilnya itu memberikan potensi kerugian negara," tutupnya.
Sebelumnya, PT Pertamina telah melakukan audit forensik terhadap Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sepanjang 1 Juli-30 Oktober 2015. Hasilnya menunjukkan terdapat inefisiensi dalam pengadaan minyak mentah.
Meski demikian, hasil audit ini menyebut tidak menyebut angka kerugian negara yang ditimbulkan akibat proses tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) lewat Petral. Dalam hasil laporan auditor hanya menyebutkan adanya keterbatasan peserta tender pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) saat Petral masih aktif.
Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan dalam laporan tersebut auditor juga tidak menyebutkan total kerugian negara yang terjadi akibat pembelian minyak dan BBM yang lebih tinggi dari harga sewajarnya.
"Auditor tidak menyebutkan berapa merupakan kerugian dan yang bukan kerugian," jelas dia.
Dwi menjelaskan, tingginya harga minyak yang dibeli Petral akibat pengaruh dan intervensi dari pihak luar. "Beberapa pengaruh intervensi dari pihak luar tadi menyebabkan harga (minyak) yang lebih tinggi," ungkapnya.
(mdk/idr)