Sofyan Djalil Fokus Bersihkan Internal BPN dari Orang Tak Kredibel dan Mafia Tanah
"Kami terus memperbaiki kredibilitas BPN. Ketika masyarakat dengar ide ini (sertifikat tanah elektronik) ribut, saya bilang ke internal bahwa kita belum dipercaya sepenuhnya makanya kita terus perbaiki," ungkap Sofyan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan pihaknya terus berbenah meningkatkan layanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini salah satunya dengan membersihkan internal BPN dari orang-orang tidak berkredibel, termasuk mafia tanah.
"Kami terus memperbaiki kredibilitas BPN. Ketika masyarakat dengar ide ini (sertifikat tanah elektronik) ribut, saya bilang ke internal bahwa kita belum dipercaya sepenuhnya makanya kita terus perbaiki," ungkap Sofyan dalam acara Bincang Editor pada Senin (8/2).
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN memastikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah? Tak hanya sampai di situ, ia menuturkan untuk menjadikan sertifikat tanah elektronik dapat digunakan untuk alat pembuktian yang sah, Kementerian ATR/BPN perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak hingga terbentuklah sistem layanan sertipikat tanah elektronik. "Prosesnya sudah merupakan proses elektronik bukan hanya digitalisasi scan saja, tetapi datanya sudah terbungkus secara elektronik sehingga tidak bisa diubah atau dipalsukan," ujar Andry Novijandry.
-
Kapan implementasi sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Badung diresmikan? Implementasi sertifikat elektronik di Kabupaten Badung diresmikan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Kapusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, Andry Novijandry dan Kepala Kantah Kabupaten Badung, Heryanto di Kantah Kabupaten Badung, Kamis (15/2).
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Dimana Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah elektronik di Banyuwangi? Presiden menyerahkan sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun, Selasa (30/4).
-
Kenapa sertifikat tanah elektronik penting bagi masyarakat? Presiden mengatakan sertifikat ini penting bagi masyarakat untuk menghindari sengketa atas tanah.
Menurut Sofyan, BPN terus melakukan pembenahan internal seperti halnya instansi pemerintah lain. "Pemerintah melakukan perbaikan internal, misalnya peraturan-peraturan yang tidak cocok lagi kita ubah. orang-orang berprestasi dan punya kredibilitas baik kita berikan tanggung jawab lebih besar," sambungnya.
Upaya BPN pun diklaim telah membuahkan hasil. Sofyan menilai kredibilitas BPN terus meningkat, dan ini mendapatkan pengakuan dari masyarakat.
Kehadiran sertifikat tanah elektronik pun disebut sebagai salah satu upaya meningkatkan pelayanan Kementerian ATR/BPN. Sertifikat elektronik salah satunya diharapkan dapat mengatasi permasalahan mafia tanah, karena memiliki keamanan yang lebih baik sebagai bukti kepemilikan yang sah atas bidang tanah.
"Orang BPN banyak juga yang menjadi korban kriminalisasi, sebaliknya kalau ada yang melakukan kesalahan kita lakukan tindakan disiplin termasuk pencopotan jabatan. Ini bagian dari upaya perbaikan internal, dan BPN dipercaya masyarakat karena tiap hari semakin baik dalam melayani masyarakat," ungkap Sofyan.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pemerintah Uji Coba Sertifikat Tanah Elektronik di Jakarta dan Surabaya
BPN Tak akan Keluarkan Sertifikat Elektronik untuk Tanah Sengketa
Ketahui, Potensi Kejahatan Seputar Sertifikat Tanah Elektronik Agar Bisa Dicegah
Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik Bakal Tambah Pendapatan Negara 10 Kali Lipat
BPN Klaim Sertifikat Elektronik akan Tutup Celah Mafia Tanah
BPN: Jangan Layani Oknum yang Ingin Tarik Sertifikat Tanah