Sri Mulyani Akui Realisasi Program Pemerintah di Bali Belum Maksimal
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai program pemerintah untuk menolong berbagai sektor di Bali dinilai belum berjalan maksimal. Realisasi dari berbagai program pemerintah masih belum maksimal dan dirasakan masyarakat Bali.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berbagai program pemerintah untuk menolong berbagai sektor di Bali dinilai belum berjalan maksimal. Realisasi dari berbagai program pemerintah masih belum maksimal dan dirasakan masyarakat Bali.
"Berbagai program pemerintah sisi kemampuan eksekusinya belum sepenuhnya bisa dirasakan masyarakat Bali," kata Sri Mulyani dalam acara Bali Economic & Investment Forum 2021 secara virtual, Bali, Kamis (8/4).
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Pertamina Patra Niaga terus mendukung Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan Pemerintah dibidang Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Komitmen mendukung PSN ini diwujudkan dengan dilakukannya Head of Agreement (HOA) bersama Pelindo terkait fasilitas penerimaan BBM dan Avtur di Benoa, Bali.
-
Apa yang dilakukan Nia Ramadhani di Bali? Baru-baru ini, Nia Ramadhani melakukan perjalanan ke Bali untuk mengikuti acara half marathon di sebuah resor mewah.
-
Apa yang dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mendukung Bali Maritime Tourism Hub (BMTH)? Dalam rangka mendukung Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Pertamina Patra Niaga mengawali tahun 2024 dengan melakukan pengisian bahan bakar untuk kapal pesiar yang bersandar di Pelabuhan Benoa, Bali (1/1).
-
Kapan Mujair Nyat-Nyat mulai dikenal luas di Bali? Kini, Mujair Nyat-Nyat tidak hanya bisa dijumpai di Kintamani, tetapi juga di wilayah lain di Bali. Perkembangan Mujair Nyat-Nyat berkembang pesat hingga bisa dijumpai di beberapa warung tradisional di Bali, tidak terbatas di Kintamani.
-
Kapan Muktamar PKB di Bali diselenggarakan? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Supratman Andi Agtas mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dihasilkan dari Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus 2024.
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
Sri Mulyani memaparkan berbagai realisasi program pemerintah untuk Pulau Dewata tersebut. Mulai dari relaksasi pembayaran pinjaman kredit dan bunga. Dari kebutuhan 59,09 persen untuk pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 53,48 persen Usaha Menengah Besar (UMB), yang terealisasi masing-masing 17,89 persen dan 20,86 persen.
Pada program bantuan modal usaha, kebutuhan UMK 82,96 persen yang terealisasi hanya 10,73 persen. Sedangkan untuk UMB dari kebutuhan 54,01 persen yang terealisasi hanya 7,49 persen.
Di program penundaan pembayaran pajak, kebutuhan UMK 54,34 persen yang terealisasi 11,58 persen.Sedangkan untuk UMB 63,1 persen yang terealisasi 22,46 persen.
Pada program kemudahan administrasi pengajuan pinjaman kebutuhan UMK 62,52 persen dan yang terealisasi 10,73 persen. Sedangkan kebutuhan UMB 46,52 persen, yang terealisasi 6,42 persen.
Di program bantuan pemasaran, kebutuhan UMK 65,82 persen tetapi yang terealisasi 8,86 persen. Sedangkan kebutuhan UMB 68,54 persen dan yang terealisasi hanya 5,36 persen.
Begitu juga pada program keringanan tagihan listrik, kebutuhan UMK 74,11 persen dan yang terealisasi hanya 12,96 persen. Sementara UMB yang membutuhkan 74,33 persen dan yang terealisasi hanya 9,09 persen.
"Tagihan listrik pemerintah kasih keringanan untuk pengguna 450 volt untuk UMKM. Ini ada targeted-nya karena by name by address," kata dia.
Baca juga:
Pulihkan Ekonomi, Pemerintah Diminta Beri Insentif untuk Maskapai Penerbangan
Ungkit Ekonomi, Relaksasi DP 0 Persen Diminta Diperpanjang Sampai 2022
Askrindo Dukung Pemulihan Ekonomi dengan Pemberdayaan UMKM
Strategi Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen Tahun ini
Kesuksesan Penanganan Pandemi Jadi Syarat Pembangunan Ibu Kota Baru
Nusa Dua, Sanur dan Ubud Jadi Percontohan Pembukaan Pariwisata Bali