Resmi Diluncurkan, Program Pungutan Wisatawan Asing Masuk Bali Rp150 Ribu Segera Diberlakukan

"Pariwisata Bali merupakan penggerak utama ekonomi Bali.
Keindahan dan keragaman alam Bali serta kekhasan adat budaya merupakan nilai tambah yang dimiliki pariwisata Bali dalam persaingan industri pariwisata global yang semakin kompetitif," kata dia.

Adapun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tahun 2023 lebih dari 5,2 juta orang dan memang masih lebih rendah dari tahun 2019 sejumlah lebih dari 6,2 juta orang. Sedangkan, jumlah wisatawan nusantara mencapai lebih dari 9,8 juta orang, juga masih lebih rendah dari tahun 2019 sejumlah lebih dari 10,5 juta orang.

"Demikian pula PDRB Bali berdasarkan data BPS, tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 60 juta, sudah melebihi tahun 2019 yang sebesar lebih dari Rp 57 Juta," imbuhnya.

Ia menyampaikan, Undang-undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Provinsi Bali, telah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2023. Di mana Pemerintah Pusat dan pembentuk undang-undang, memahami kondisi dan potensi Bali yang memiliki kekayaan budaya, kearifan lokal, kondisi geografis dan demografis, serta tantangan dan dinamika untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemudian, telah dibuat pula Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali, Nomor 6, Tahun 2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.

Ia menyebutkan, peluncuran program pungutan wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali ini, menjadi momentum untuk menguatkan pondasi pariwisata Bali yang berbasis budaya dengan bersama-sama menjaga dan melestarikan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.

Dia menyebutkan, peluncuran program pungutan wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali ini, menjadi momentum untuk menguatkan pondasi pariwisata Bali yang berbasis budaya dengan bersama-sama menjaga dan melestarikan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.

Selain itu, pihaknya juga menyadari bahwa selama ini program-program untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali oleh Pemerintah Provinsi Bali sangat terbatas dilakukan karena keterbatasan kemampuan fiskal pada APBD Provinsi Bali.

Misalnya, untuk perlindungan kebudayaan banyak hal yang ingin dan perlu dilakukan, seperti melindungi dan merestorasi warisan lontar, berbagai situs budaya, adat-istiadat, dan kesenian. Kemudian untuk menjaga lingkungan alam Bali, perlu dilakukan upaya yang lebih serius dalam mengatasi persoalan sampah, penghijauan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah, serta masih banyak hal lain yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali.

"Kami menyadari akan terjadi ketidaknyamanan dari wisatawan yang datang ke Bali, karena setelah menempuh penerbangan panjang, kemudian ketika masuk Bali harus mengantri lama untuk membayar VoA, Imigrasi, Bea Cukai, dan ditambah lagi antrian membayar pungutan wisatawan asing. Kami harus mengubah Peraturan Gubernur Bali yang memuat pembayaran pungutan wisatawan asing tidak harus dilakukan di pintu masuk Bali, namun dapat dilakukan sebelum keberangkatan, ini yang terutama kami harapkan dan pada end point hotel dan destinasi wisata," ujarnya.