Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024
Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.045,32 triliun sampai Juli 2024. Realisasi pajak ini setara 52,56 persen dari total target.
"Pajak kita hingga Juli terkumpul Rp1.045,32 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita Juli 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/8).
Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun. Namun, realisasi tersebut turun -3,04 persen atau setara 55,84 persen dari target.
Sama halnya dengan PPh non migas, PPh migas juga mengalami kontraksi, yakni sebesar -13,21 persen. Realisasi penyerapan PPh migas hingga Juli tercatat sebesar Rp39,32 triliun atau 51,49 persen dari target.
Dia mengatakan, PPh non-migas terkontraksi akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas turun. Sedangkan, perlambatan serapan PPh migas utamanya dipengaruhi oleh penurunan lifting migas.
Berbanding terbalik, kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) mencatatkan peningkatan hingga 7,34 persen. Realisasi serapan dari komponen ini tercatat sebesar Rp402,16 triliun atau 49,57 persen.
Adapun, realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya mencapai Rp10,07 triliun. Nilai tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,14 persen.
Sri Mulyani mengatakan, penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatatkan kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sementara peningkatan kinerja PBB dan pajak lainnya ini ditopang oleh penerimaan PBB dari sektor pertambangan.
APBN Tekor Rp93,4 Triliun di Juli 2024
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencatat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp93,4 triliun pada Juli 2024. Angka defisit ini setara minus 0,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"APBN pada Juli mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB. Ini (defisit) masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini yaitu 2,2 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita Juni 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/8).
Dia merinci, pendapatan negara dari pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta hibah mencapai Rp1.545,4 triliun per Juli 2024. Angka ini setara 55,1 persen dari target.
Realisasi pendapatan negara pada Juli 2024 tersebut anjlok 4,3 persen secara year on year (yoy). Dia menyebut, anjloknya pendapatan negara ini disebabkan oleh berlanjutnya tren ketegangan geopolitik dunia hingga penurunan harga komoditas andalan ekspor Indonesia.
"CPO kita mengalami kontraksi minus 2,5 persen secara yoy, meskipun mengalami kenaikan 6,8 persen secara year to date," ujar dia mencontohkan.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.638,8 triliun diperiode yang sama. Realisasi belanja ini naik 12,2 persen secara yoy atau setara 49,3 persen dari pagu.
Dengan ini APBN periode Juli 2024 membukukan defisit sebesar Rp93,4 triliun. Di sisi lain, keseimbangan keseimbangan primer hingga akhir Mei 2024 mencatatkan surplus Rp179,3 triliun.
- Disebabkan Karena Faktor Genetik atau Lingkungan, Ketahui Penyebab Terjadinya Buta Warna pada Seseorang
- Ivan Gunawan Bongkar Hubungan dengan Ayu Ting Ting, Pernah Diajak Nikah dan Kesal Ogah Syuting Bareng Lagi
- Kronologi Satu Keluarga di Bogor Dianiaya 4 Orang Jelang Subuh, Satu Tewas Bersimbah Darah di Dalam Mobil
- Pestapora Pertamina Fastron 2024 Bakal Hadirkan Pengalaman Tiga Hari yang Tak Terlupakan
- Diduga Disadap Israel dan Dipasangi Peledak, Ahli Ungkap Bagaimana Pager Meledak Secara Bersamaan di Lebanon
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024