Sri Mulyani: Opini WTP bukan berarti tidak ada korupsi
Sri Mulyani meminta agar pimpinan institusi mewaspadai berbagai modus yang mengarah kepada tindak pindana korupsi. Seperti konflik kepentingan hingga pegawai yang terang-terangan melakukan korupsi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan agar Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah agar tidak cepat bangga dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, institusi yang mendapat opini tersebut bukan berarti sudah menjadi institusi yang terbaik.
Salah satu yang harus diwaspadai adalah institusi yang mendapatkan opini WTP namun terlibat kasus korupsi. Bahkan, sampai terlibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
Sri Mulyani bertemu Presiden Jokowi, apa tujuan pertemuannya? Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani diagendakan menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (2/2) siang. Sri Mulyani akan melaporkan hal-hal terkait anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2024.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Sri Mulyani setelah bertemu dengan Jokowi? Namun, Sri Mulyani enggan bicara banyak setelah rapat bersama Jokowi. Dia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media. Sembari menjawab singkat, ia cuma menunjukkan gestur minta maaf dengan tangannya.
-
Apa yang Sri Mulyani tunjukkan kepada cucunya? Sri Mulyani juga memperlihatkan pekerjaannya kepada cucu yang lebih besar.
-
Apa yang menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, merupakan kekuatan Indonesia? Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
"WTP bukan berarti tidak ada korupsi. Korupsinya bisa terjadi dengan modus yang bermacam-macam. Apalagi yang paling memalukan dan kelihatan kalau sampai OTT. Jadi WTP tapi OTT itu jangan sampai terjadi. Ironis kalau WTP tapi OTT," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (14/9).
Dengan demikian, dia meminta agar pimpinan institusi mewaspadai berbagai modus yang mengarah kepada tindak pindana korupsi. Seperti konflik kepentingan hingga pegawai yang terang-terangan melakukan korupsi.
"Ada juga korupsi yang harus dilihat oleh pimpinan dari yang mulai sifatnya seperti konflik kepentingan sampai betul-betul merampok uang negara. Konflik kepentingan itu pekerjaannya masih jalan tapi di situ banyak dititipkan misi-misi. Itu yang perlu diwaspadai," imbuhnya.
Sri Mulyani berharap, institusi yang sudah mendapatkan opini WTP tetap menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan keuangan negara secara akuntabilitas dan efisien. Sehingga keuangan negara tetap bersih dan bebas dari korupsi.
Baca juga:
Ini daftar Pemda dan K/L peroleh opini WTP 5 tahun berturut-turut
Sri Mulyani: Akuntabilitas anggaran harus fokus pada hasil, bukan melulu pada proses
Menkeu Sri Mulyani kumpulkan pegiat seni bahas pajak, Tere Liye absen
Sri Mulyani siap beri hukuman pegawai pajak terima suap Rp 14 miliar
Di depan penulis, Sri Mulyani curhat gajinya lebih kecil dibanding dirjen pajak