Sri Mulyani Sebut UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan Mampu Tarik Investor
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Sektor Perpajakan untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Sebab, menurutnya bidang perpajakan sangat menentukan daya tarik untuk menanamkan modal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, diterbitkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Sektor Perpajakan untuk memberikan kemudahan dalam berusaha. Sebab, menurutnya bidang perpajakan sangat menentukan daya tarik untuk menanamkan modal.
"Kita harus perbaiki diri dari berbagai survei, tunjuklah regulasi dan kerumitan taxation (perpajakan) ini merupakan negara-negara yang akan mendapatkan FDI paling kecil. Ini salah satu kenapa kami lakukan Undang-Undang Cipta Kerja di bidang perpajakan," ujar dia dalam webinar bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan", Kamis (19/11).
-
Kapan Syahrini terlibat dalam kasus suap pejabat pajak? Syahrini muncul di sidang kasus suap pejabat pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tersangka ini diduga terlibat dalam kasus pajak senilai Rp 900 juta pada tahun 2015-2016.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Kenapa Siti Purwanti meninggal? Diketahui bahwa mendiang Siti Purwanti telah lama menderita penyakit jantung dan gagal ginjal.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Siapa Syekh Nurjati? Syekh Maulana Idhofi Mahdi Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati menjadi tokoh penyebar Agama Islam yang berpengaruh di sekitar abad ke-14.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, implementasi UU Cipta Kerja akan memangkas berbagai regulasi yang tumpang tindih terkait perizinan berusaha. Sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Tidak hanya milik orang asing, orang Indonesia, kalangan menengah, atau bahkan para company besar yang memiliki capital. Mereka punya choice sama untuk menanamkan modal di Indonesia," terangnya.
Sementara bagi sektor perpajakan, implementasi regulasi anyar ini juga akan mengatur ulang sanksi administratif pajak. Alhasil dinilai tidak akan membebani para wajib pajak.
Lalu, UU Cipta Kerja juga memuat perubahan terkait pajak penghasilan (PPh) atas dividen dari saham dalam negeri yang kini dibebaskan. Sedangkan pada dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri, tidak akan dikenakan PPh selama diinvestasikan untuk kegiatan usaha lainnya yang produktif di Indonesia.
"Oleh karena itu kita perlu terus perkuat ekonomi indonesia untuk bisa kompetitif. Sehingga menjadi daya tarik agar modal bisa ditanamkan," paparnya.
Baca juga:
Jokowi Ajak Pengusaha di Asia Pasifik Manfaatkan Peluang dari UU Cipta Kerja
Dapat Pujian dari Lembaga Internasional, UU Cipta Kerja Dinilai Jadi Reformasi Besar
Jokowi sampaikan Manfaat Omnibus Law Cipta Kerja di Forum APEC
Per Hari ini, 29 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bisa Diakses di Website
UU Cipta Kerja Dinilai Mampu Tingkatkan Daya Saing Industri Manufaktur RI
Pemerintah Sebut Telah Beri 4,2 Juta Hektar Lahan Hutan Sosial ke Rakyat