Sri Mulyani sedih jumlah peserta Tax Amnesty masih sangat sedikit
"Sudah disebutkan di berbagai media bahwa Indonesia sukses. Namun, terus terang jumlah WP yang ikut hanya 461.798 WP. Itu angka yang kecil kalau dibandingkan dengan jumlah WP wajib SPT di Indonesia 22 juta," katanya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengakui jumlah wajib pajak (WP) yang mengikuti program pengampunan pajak atau Tax Amnesty masih sedikit. Jika dilihat dari potensi penerimaan dari WP yang ada.
"Sudah disebutkan di berbagai media bahwa Indonesia sukses. Namun, terus terang jumlah WP yang ikut hanya 461.798 WP. Itu angka yang kecil kalau dibandingkan dengan jumlah WP wajib SPT di Indonesia 22 juta," katanya di Hotel Aston, Bogor, Sabtu (26/11).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
Kemudian, dia merinci jumlah WP per daerah dan total dana tebusan per daerah. Hingga akhir Oktober, DKI Jakarta baru 150.000 WP, dari 2,1 juta WP yang sebetulnya wajib SPT atau 7 persen dengan tebusan Rp 52,3 triliun. Luar Jakarta, 171.000 WP, dari 9,9 juta WP yang harusnya wajib SPT. Secara persentasi hanya 1,7 persen dengan uang tebusan Rp 29,5 triliun.
Lebih lanjut, Ani menegaskan Sumatera 80.000 WP dari total 3,9 juta WP wajib SPT atau 2 persen, dengan tebusan Rp 8,1 triliun. Kalimantan hanya 22.000 orang dan badan dari 1,3 juta WP wajib SPT, uang tebusan Rp 2,2 triliun hanya 1,7 persen. Sulawesi 17.000 dari 1,6 juta WP wajib SPT dan tebusan Rp 1,3 triliun. Bali dan Nusa Tenggara 22.000 dari 1,3 juta WP wajib SPT dan tebusan Rp 1,4 triliun.
"Ini sekarang kami pesannya kepada WP pajak, ikut pada periode kedua karena rate masih rendah. Kalau tidak ikut maka akan ada risiko terhadap harta yang belum dideklarasikan," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga mengakui jumlah WP yang sedikit mengikuti Tax Amnesty karena beberapa faktor terlebih masalah kurangnya kepercayaan kepada Ditjen Pajak.
"Presiden Jokowi menyampaikan bagaimana kita menjaga kerahasiaan, prosedur terkait erat dengan keseluruhan DJP yang perlu kita perbaiki. Kita akan terus lakukan evaluasi dan termasuk hal-hal yang menjadi perbaikan DJP," pungkasnya.
Baca juga:
Pulau Jawa menjadi penyumbang pendapatan pajak mencapai 81 persen
Menkeu Sri Mulyani ingatkan jika ingin kaya jangan menjadi PNS
PLN raih penghargaan Government Contracting Agency dari Menkeu
Sri Mulyani harap akhir tahun ada kesepakatan soal pajak Google
Cerita Sri Mulyani soal kondisi infrastruktur AS kalah dari China
Sri Mulyani akui kantongi nama pegawai Kemenkeu mencurigakan
Hanya 1.976 pengacara punya NPWP, Hotman Paris salahkan Ditjen Pajak