Sri Mulyani Yakin UU P2SK Bisa Bawa RI Jadi Negara Berpenghasilan Atas
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi salah satu kunci agar sektor keuangan di Tanah Air bisa menunjang misi Indonesia menjadi negara berpendapatan atas, atau high income country.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi salah satu kunci agar sektor keuangan di Tanah Air bisa menunjang misi Indonesia menjadi negara berpendapatan atas, atau high income country.
"Ini sangat strategis, karena Indonesia tidak mungkin untuk terus tumbuh berkembang maju menjadi negara yang high income tanpa perkembangan sektor keuangan yang kuat. Jadi, Komisi XI DPR RI yang mengajukan RUU P2SK merupakan inisiatif yang luar biasa strategis, dan sangat menentukan kemajuan tersebut," ujar Sri Mulyani seusai Rapat Paripurna soal penyetujuan RUU P2SK, Kamis (15/12).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Siapa yang memberikan apresiasi untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara? Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik hadiri Malam Ramah Tamah Rapat Kerja (Raker) Destinasi dan Industri Pariwisata se-Kaltim, Minggu (18/2) malam. Kegiatan ini diikuti 10 kabupaten/kota yang ada di Kaltim dan dilaksanakan di Alun-alun Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).Akmal Malik mengakui Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu contoh perkembangan yang sangat cepat di bidang ekonomi salah satunya UMKM, untuk perubahan dengan penetapan sebagai daerah penyanggah IKN, memiliki ikon rusa sambar.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun disebutnya telah bersurat untuk membentuk panitia antar kementerian yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, Kemenkop UKM dan Kemenkumham untuk bersama-sama membahas RUU ini.
Dalam proses perancangan RUU P2SK, pemerintah juga turut mengundang partisipasi masyarakat dan stakeholder secara fundamental, yang dilakukan melalui berbagai forum dan kanal, baik FGD, seminar, dan membentuk situs atau website.
"Lebih dari 2.700 masukan masuk dalam website kita, dan dari berbagai masukan yang diperoleh dari rapat konsultasi FGD dari berbagai pihak, akademisi, industri, dan pelaku lain," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menjelaskan, Omnibus Law di sektor keuangan ini menggambarkan pentingnya Indonesia lakukan reformasi 17 UU di sektor keuangan, beberapa diantaranya bahkan usianya sudah di atas 30 tahun.
"Sementara perkembangan sektor keuangan luar biasa sangat cepat. Dari sisi industri mengalami perubahan karena teknologi, kemudian instrumen yang muncul, preferensi dari masyarakat, akan tentukan bagaimana regulasi dan kebijakan untuk menyeimbangkan menjaga keamanan investor dan konsumen, serta industri bisa terus berkembang," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Lewat UU P2SK, Pejabat BI, OJK dan LPS Dilarang Masuk Parpol
Disahkan, Ini 5 Ruang Lingkup UU P2SK
Sri Mulyani Sebut Ada 17 UU Sektor Keuangan Berusia Tua: Perlu Disesuaikan
Sah! DPR Setujui RUU P2SK Jadi UU