Sukseskan program sertifikasi lahan, Bos BPN lantik 123 pejabat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil melantik 123 pejabat struktural untuk meningkatkan kinerja maupun mendorong proses sertifikasi lahan masyarakat. Sebab, proses sertifikasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) diharapkan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil melantik 123 pejabat struktural untuk meningkatkan kinerja maupun mendorong proses sertifikasi lahan masyarakat. Sebab, proses sertifikasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) diharapkan masyarakat.
Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan proses sertifikasi lahan masyarakat terhadap lima juta bidang tanah.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Siapa yang meminta percepatan sertifikasi tanah? Menurut Raja Juli, hal tersebut merupakan pesan Presiden Jokowi guna melakukan percepatan sertifikasi tanah.
-
Di mana Jokowi membagikan sertifikat lahan dan memberikan hadiah sepeda? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Apa yang dimaksud dengan sertifikat? Sertifikat adalah bukti kepemilikan atau keikutsertaan. Biasanya, sertifikat diberikan kepada mereka yang selesai mengikuti serangkaian acara.
"Dua juta bidang sudah mendapatkan alokasi dana dari APBN 2017, sedangkan sisanya tiga juta bidang sedang kita perjuangkan," kata Sofyan seperti dilansir Antara, Senin (20/3).
Namun, Sofyan mengharapkan Kementerian ATR/BPN bisa mendorong proses sertifikasi lahan masyarakat lebih banyak dari target lima juta. Menurutnya, proses ini menuntut inovasi, kreativitas serta kerja sama horizontal dan vertikal antar Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Kantor Pertanahan dan pimpinan satuan kerja agar dapat diimplementasikan.
Mantan Kepala Bappenas ini juga mengingatkan adaya upaya untuk mengatasi masalah sengketa tanah, karena saat ini sebanyak 70 persen sengketa di pengadilan terkait dengan persoalan lahan.
"Kualitas layanan sejak dari pengukuran, pendaftaran bidang tanah, pengumpulan data yuridis, analisis, hingga penerbitan sertifikat, dan pemberian hak-hak atas tanah baik HGU, HGB, Hak Milik, harus benar-benar ditingkatkan, sehingga sengketa tanah dapat dikurangi secara nyata," kata Sofyan.
Selain itu, Sofyan mengatakan bahwa pungutan liar merupakan masalah yang harus diperangi oleh Kementerian ATR/BPN. Dia merasa sedih dan kecewa jika mendengar pegawai Kementerian ATR/BPN tertangkap atau terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli.
"Oleh karena itu, pimpinan masing-masing satuan kerja harus selalu mengingatkan dan memastikan tidak ada pungli dalam setiap proses layanan di BPN dari awal hingga ujung akhir," tambahnya.
Sofyan berjanji akan memperjuangkan kecukupan anggaran secara bertahap untuk memenuhi kelengkapan dan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan. Dia pun meyakinkan kepada para pejabat yang baru saja dilantik agar tidak takut dalam melakukan terobosan untuk kebaikan masyarakat.
"Jika saudara jadi korban kriminalisasi tanpa saudara melakukan kesalahan, saya akan bela saudara sekuat tenaga dan wewenang yang melekat pada Menteri ATR/Kepala BPN," pungkasnya.
Baca juga:
Kapolri keluhkan 87 juta meter persegi tanah Polri tak bersertifikat
BP Batam catat terdapat 7.200 hektar lahan terbengkalai
Ahok dapat aduan warga membuat sertifikat 'dipalak' Rp 20 juta
Darmin keluhkan generasi muda tak bisa beli rumah karena gaji rendah
Pemerintah beri lahan bagi 9 juta penduduk miskin hingga 2019
Golkar segera bantu masalah legalisasi lahan warga di Lampung
Ahok harap warga Jakarta segera urus sertifikat tanah