Sulitnya izin di daerah bikin pemanfaatan panas bumi RI rendah
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana menilai masih kurangnya dimanfaatkan energi panas bumi disebabkan masih berbelitnya mengurus izin di pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, pemda diminta bisa membantu pemerintah pusat untuk mempermudah mengurus izin investasi.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana menilai masih kurangnya dimanfaatkan energi panas bumi disebabkan masih berbelitnya mengurus izin di pemerintah daerah (Pemda). Untuk itu, pemda diminta bisa membantu pemerintah pusat untuk mempermudah mengurus izin investasi.
"Kesadaran Pemda juga, kontrolnya di luar kita. Dua per tiga waktu izin lebih banyak ada di luar kementerian kami. Dan di Pemda lebih banyak lagi," ujar Rida dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/11).
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Mengapa Jakarta memerlukan investasi dari luar negeri untuk membiayai pembangunannya? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Bagaimana Kota Tua Jakarta berkembang menjadi pusat perdagangan? Kota ini menjadi markas besar VOC di Hindia Timur dan berkembang pesat dari perdagangan rempah-rempah.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Siapa yang bertemu dengan Airlangga Hartarto saat membahas investasi di Indonesia? Delegasi kongres Amerika Serikat yang terdiri Jonathan Jackson, Young Kim, Andy Barr, dan Jasmine Crockett, bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta di Jakarta, Senin (28/8).
Menurut Rida, waktu yang diperlukan untuk mengurus izin ke daerah memerlukan waktu yang sangat lama bahkan sampai bertahun-tahun. Akibatnya, banyak investor yang menarik diri karena tidak mendapat kepastian dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
"Ada yang bisa 6 bulan, ada yang 2 tahun. Hal yang seperti itu mempersulit investasi," imbuhnya.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, banyaknya desentralisasi juga menyebabkan semakin banyak aturan di daerah untuk mengembangkan energi panas bumi.
"Banyak aturan daerah. Izin itu dulu bisa bertahun-tahun. Misalnya 5 tahun ingin pembangunan listrik. Jadi dulu itu berlarut-larut," jelasnya.
Baca juga:
Pemanfaatan panas bumi Indonesia masih rendah, ini alasannya
Pengamat: Bisnis panas bumi butuh yang berpengalaman
PGE dinilai paling ideal ambil alih aset panas bumi Chevron
Melihat lebih dekat sumber panas bumi di Islandia
Triwulan III, produksi listrik panas bumi PGE lampaui target
Melihat pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Prancis
Ditjen EBTKE sebut pembangunan PLTP terhambat akibat izin berbelit