Tak berizin, empat penambangan pasir ilegal dihentikan
Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jawa Barat menghentikan empat penambangan pasir ilegal yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Penghentian penambangan dilakukan karena perusahaan tersebut diduga tak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).
Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jawa Barat menghentikan empat penambangan pasir ilegal yang ada di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Penghentian penambangan dilakukan karena perusahaan tersebut diduga tak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).
"Jadi ada empat (dihentikan). Karena empat-empatnya tidak memiliki izin usaha pertambangan," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Yusri Yunus di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (7/8).
Yusri menyebut tiga lokasi penambangan ilegal di Kabupaten Garut itu ditemukan di Kecamatan Tarogong Kaler. Penambangan pasir tersebut dilakukan di kaki Gunung Guntur.
"Itu masuk zona merah, karena rawan longsor, menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)," terangnya.
Penambangan itu, lanjut Yusri, berlangsung kurang lebih tiga bulan dengan menggunakan ekskavator. Material hasil penambangan dijual dengan harga Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per truk untuk pasir, dan Rp 375.000 per truk untuk batu.
Sedangkan satu lokasi lainnya berada di Sungai Cihonje, Dusun Kementeng, Desa Cieunteung, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang. Modus yang dilakukan para perusahaan penambang tersebut dilakukan dengan cara penambangan batu sungai. Batu digiling oleh stone crusher yang berjarak 100 meter dari sungai, dan dijual kepada konsumen.
Kepala Subdit IV Ditkrimsus Polda Jawa Barat
AKBP Dony Eka Putra menambahkan, tambang-tambang pasir ilegal tersebut memang beroperasi di daerah kawasan rawan bencana (KRB). Diduga kuat tambang-tambang pasir tersebut ikut andil dalam peristiwa banjir bandang yang menerjang sebagian wilayah Kabupaten Garut.
"Nilai kerugian masih kita hitung. Tambang-tambang ini memang berdiri di lokasi zona merah rawan longsor," tandasnya.
"Tambang-tambang ini tidak punya izin usaha penambangan. Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyatakan tambang-tambang ini tidak punya izin. Kita sudah periksa 12 saksi dan lokasi tambang kita police line," tambah Yusri.
Dia melanjutkan, pihaknya masih melakukan penyidikan terkait penambangan ilegal tersebut. Perusahaan perusahaan tambang tersebut menyalahi pasal 158 Undang undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 10 miliar.
-
Mengapa industri tembakau dianggap vital bagi perekonomian Indonesia? Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, industri tembakau telah berkontribusi kepada penerimaan negara sebesar ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Indonesia ingin meningkatkan indeks tanam dan produksi beras nasional? Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat dan konkrit dalam jangka pendek untuk meningkatkan index tanam dan produksi beras nasional melalui sejumla program. Program yang dijalankan antara lain Perluasan areal tanam melalui program, Optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi sekali dalam setahun, sistem tanam terpadu pada lahan sawah dataran rendah (padi gogo) di areal perkebunann dan Peningkatan Indeks Tanam melalui optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi 2-3 kali dalam setahun.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Kenapa Timnas Indonesia dijaga ketat? Pengamanan yang ketat untuk skuad Timnas Indonesia merupakan permintaan dari Ketua PSSI, Erick Thohir, yang menginginkan keamanan yang lebih terjamin bagi Jay Idzes dan rekan-rekannya. "Terkait dengan pengamanan, kami tentu tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Sumardji di Stadion Madya. "Sesuai dengan arahan Ketua PSSI, kami harus menjaga anak-anak Timnas Indonesia. Mengingat banyak orang yang tidak memakai masker dan lain-lain," tambahnya.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
Baca juga:
Aturan relaksasi ekspor Jokowi matikan 11 perusahaan tambang
Keistimewaan untuk Freeport dari pemerintahan Jokowi-JK
Freeport dapat izin ekspor konsentrat selama 1 tahun
Soal perundingan Freeport, jangan ada yang mengail di air keruh
Mendag belum terima permohonan izin ekspor konsentrat Freeport
Anak usaha J Resources tandatangani amandemen Kontrak Karya