Tak kunjung jadi PNS, pekerja honorer ancam mogok massal
Gelar rapat koordinasi nasional guna membahas langkah melumpuhkan seluruh pelayanan publik pemerintah daerah.
Pekerja Honorer mengancam mogok massal dengan melumpuhkan seluruh pelayanan publik pemerintah daerah. Ini lantaran mereka tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Ketua Bidang Advokasi Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Iwan Ali Darmawan mengatakan pihaknya bakal menyelenggarakan rapat kordinasi nasional di Bandung, Selasa (25/8). Ini guna mematangkan ancaman pelumpuhan pelayanan publik.
-
Siapa yang menetapkan besaran honor untuk anggota PPS? Besaran honor dan santunan anggota PPS ditentukan dalam surat keputusan KPU Nomor 472 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML).
-
Apa nama penghargaan yang diterima Panglima TNI? Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dianugerahi penghargaan Meritorious Service Medal dari Pemerintah Singapura.
-
Siapa yang dikenal sebagai Bapak Pergerakan Nasional Indonesia? Gara-gara Nama Semasa kecil. dokter yang dikenal sebagai Bapak Pergerakan Nasional Indonesia ini dikenal dengan nama panggilan Tom.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kapan Panglima TNI menerima penghargaan? Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dianugerahi penghargaan Meritorious Service Medal dari Pemerintah Singapura.
-
Siapa yang menobatkan Kiras Bangun sebagai Pahlawan Nasional Indonesia? Pada 2005, nama Kiras Bangun ditetapkan menjadi salah satu Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kegiatan ini membahas langkah-langkah untuk melumpuhkan seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota," katanya dalam siaran pers, Senin (24/8).
Menurut Ali, tidak ada niat baik dari pemerintah mengangkat pekerja honorer. Padahal pekerja honorer memegang peranan penting dalam pelayanan publik.
"Sebagian besar dari honorer bekerja agar pelayanan publik pemerintah tetap berjalan, hal ini tidak sebanding dengan perlakuan birokrasi yang memperlakukan mereka sebagai 'Budak Birokrasi'," ujarnya.
Menurut Ali, tenaga honorer di seluruh lini pelayanan publik mencapai lebih dari 400 ribu orang, seluruh Indonesia.
"Tenaga honorer di bidang kependikan, bidang kesehatan, dan bidang teknis serta administrasi pada 160 jabatan dan jenis pekerjaan pada 76 kementerian dan lembaga dan 572 pemerintahan daerah, namun mengapa tidak mendapatkan prioritas menjadi aparatur pemerintah?" katanya.
Aksi massal diharapkan dapat mendesak pemerintah mengangkat pekerja honorer menjadi abdi negara.
(mdk/yud)