Tak mau mangkrak, Menteri Basuki bakal lelang dini proyek infrastruktur 2019
Kementerian PUPR diberikan jatah anggaran sebesar Rp 110,7 triliun tahun depan. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang akan dijalankan pada 2019 nanti tidak boleh mangkrak di tengah jalan. Salah satu caranya yaitu dengan melelang proyek 2019 dalam waktu dekat ini.
Menteri Basuki dalam waktu segera mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun 2019 untuk Kementerian PUPR. Setelahnya, akan dilakukan lelang dini sekitar 3.900 paket untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan 2019 yang akan dimulai pada bulan ini.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
"Untuk 2019, setelah raker dan RDP sekarang dijadikan RKAKL. Minggu-minggu ini saya tandatangani RKAKL-nya. Saya siapkan untuk tender dini," jelas dia di Jakarta, Senin (5/11).
Kementerian PUPR diberikan jatah anggaran sebesar Rp 110,7 triliun tahun depan. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen atau Rp 88 triliun merupakan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui pelelangan.
Menteri Basuki menyebut ada empat fokus yang akan dihimpun pihaknya pada 2019. Pertama, yakni kewajiban menjaga berbagai tugas khusus. Selanjutnya, memberi prioritas semisal pada Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek penanggulangan bencana alam, hingga pembangunan fasilitas publik seperti sekolah dan pasar. Ketiga yaitu mitigasi risiko, dan terakhir menghindari terjadinya proyek mangkrak.
Tak lupa, dia juga memberi catatan khusus agar pengerjaan sebuah proyek tidak tertunda. "Jadi 2019 semua harus pastikan (tak mangkrak), bukan harus selesai. Tapi kalau belum selesai bisa lanjut terus, kan multiyears. Tidak ditinggal mangkrak," tegasnya.
Selain itu, dia juga mewanti-wanti oknum pemerintah berikutnya terkait kelanjutan nasib proyek-proyek tersebut. Menurutnya, pemerintah yang telah berganti wajah pun nantinya tidak bisa mengabaikan proyek itu, sebab telah memiliki kontrak bersifat multiyears.
"Kalau pemerintah berani menghentikan kontrak itu, pasti dia bermasalah, karena mempunyai kekuatan hukum legal. Memutus kontrak kan tidak sembarangan. Kalau sekarang kontrak sampai selesai, pasti selesai," tuturnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Memantau progress proyek 6 ruas Tol Dalam Kota
Pembangunan Bandara Soedirman di Purbalingga memasuki tahap study amdal
Di depan pengusaha Jerman, Sri Mulyani beberkan manfaat pembangunan infrastruktur
11 Jasad kembali ditemukan di proyek Tol Depok-Antasari, 1 masih utuh
SBY tak ingin subsidi pupuk dipangkas demi pembangunan infrastruktur
Memasuki musim hujan, Kementerian PUPR siaga banjir di 20 kota