Tak Siapnya Pengoperasian Sistem OSS Buat Investor Asing Enggan Masuk ke Indonesia
Peneliti Indef, Ariyo DP Irhamna mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, PMA mengalami tren pertumbuhan yang positif. Namun di 2018, PMA justru mengalami penurunan menjadi Rp 392,7 triliun, dari Rp 430,5 triliun di 2017.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa belum siapnya layanan perizinan terintegrasi secara online atau Online Single Submission (OSS) membuat investor asing berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Akibatnya, pada 2018 lalu, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami penurunan sebesar 8,8 persen.
Peneliti Indef, Ariyo DP Irhamna mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, PMA mengalami tren pertumbuhan yang positif. Namun di 2018, PMA justru mengalami penurunan menjadi Rp 392,7 triliun, dari Rp 430,5 triliun di 2017.
-
Bagaimana cara membagi anggaran untuk investasi? Martua menyarankan adanya pembagian porsi alokasi anggaran untuk berinvestasi.“Untuk pemula, secara umum bisa dialokasikan dengan pembagian 40% - 30% - 20% dan 10%," rinci Martua.
-
Apa pengertian website? Pengertian website adalah lokasi pusat halaman web yang saling terhubung dan diakses dengan mengunjungi halaman rumah dari website menggunakan browser.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Kenapa daftar pustaka online penting? Media online acap dijadikan referensi karena memang ada banyak informasi dan data valid yang disampaikan ahli dan dibagikan kepada masyarakat secara online. Perkembangan internet mendorong referensi kredibel dari internet semakin banyak.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
"Dari 2017 kan meningkat, tapi pas masuk 2018 kuartal I turun sedikit, drastis di kuartal II dan makin rendah di Kuartal III. Kenapa bisa drastis banget? Kalo saya liat ada faktor internal juga karena sejak 2018 ada sistem OSS, sistem perizinan investasi, dipindahkan ke Kemenko Perekonomian," ujar dia di Jakarta, Kamis (7/2).
Ariyo mengungkap, pemerintah memang memiliki niat baik untuk menggenjot investasi dengan mempermudah proses perizinan melalui OSS. Namun sayangnya implementasi di lapangan tidak semulus yang dibayangkan.
"Memang Pak Jokowi awal tahun, memang psikologisnya 2018 ini tahun terakhir sebelum Pilpres jadi ingin menggenjot realisasi investasi jadi izinnya dipermudah. Tapi kalau diinget launchingnya sampai mundur 2-3 kali hingga akhirnya OSS itu dipindahkan ke Kemenko," lanjut dia.
Meski sudah diluncurkan, layanan ini belum berjalan maksimal. Adanya layanan ini justru semakin membuat investor kebingungan dalam mengurus izin investasi sehingga malah menjadi penghambat investasi yang ingin masuk.
"Sejak itulah melambat, mengapa? Karena Kemenko biasa koordinasi, jadi bingung mengurusi perizinan. Di kemenko bahkan kalau mau mengurus OSS pertengahan bulan lalu, untuk dapat nomor antrean saja harus dari pagi. Karena bukan tupoksi Kemenko untuk mengurusi teknis," jelas dia.
Dampak lainnya, kata Ariyo, lembaga pembiayaan khususnya asing menjadi enggan menggelontorkan dananya jika investor mengurus perizinannya melalui OSS. Hal ini harus menjadi evaluasi pemerintah, khususnya Kemenko Perekonomian dan BKPM di tahun ini jika tidak ingin PMA kembali melorot.
"Bahkan saya denger ada beberapa bank yang enggak mau ngasih kredit kalo dari OSS karena masih belum jelas. Dan semalam saya cek sistem di OSS itu masih belum ada format bahasa Inggrisnya, padahal tidak semua asing pake law firm lokal. Saya cek sistemnya dan juga ada beberapa subsektor yang belum ada (layanannya). Ini memang sudah mulai baik tapi implementasinya harus lebih cepat," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
BKPM Targetkan Perbaikan Layanan OSS Rampung Maret 2019
Tak Siapnya Pengoperasian Sistem OSS Buat Investor Asing Enggan Masuk ke Indonesia
Menko Luhut soal Sistem OSS: Kongkalikong Pejabat Daerah Akan Berkurang
Presiden Jokowi Tinjau Pelayanan OSS di BKPM
Menko Darmin: Sistem OSS Bisa Terbitkan 1.500 Izin Investasi Sehari
2 Januari 2019, Layanan Online Single Submission Pindah ke BKPM