Tax Amnesty alot, Menkeu belum periksa pengusaha di Panama Papers
"Kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pasti terganggu," ujar Bambang.
Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan menarik dana dari para pengemplang pajak, seperti pihak-pihak yang namanya tercantum di Panama Papers.
Sayangnya, hingga saat ini, RUU tax amnesty belum juga disahkannya. Untuk itu, pemerintah belum bisa memeriksa para pengemplang pajak untuk melakukan repatriasi. Selain itu, penerimaan pajak juga akan terganggu mengingat tax amnesty bisa menjadi upaya peningkatan penerimaan negara.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos Presiden Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
-
Siapa yang membantah berita tentang dugaan korupsi Prabowo Subianto? Yusril Ihza Mahendra yang membantah seluruh isi terkait laporan tersebut.
-
Siapa yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Presiden? Adapun dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka yakni Ivo Wongkaren yang merupakan Direktur Utama Mitra Energi Persada, sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020.
-
Apa modus yang digunakan dalam korupsi Bansos Presiden Jokowi? Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya," ucap Tessa.
"Kalau tax amnesty belum pasti, penerimaan pasti terganggu karena kita belum bisa melakukan pemeriksaan," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Selasa (10/5).
Dia berharap, kebijakan ini bisa segera disahkan. Sebab, pemerintah harus menyamakan data dari Panama Papers dengan data tax amnesty agar bisa menarik uang dari luar negeri ke tanah air.
"Nanti datanya kita lihat dulu. Itu cuma nama, tidak ada informasi lain. Nanti kita pakai input di tax amnesty," kata dia.
Sebelumnya, sejumlah nama beken dunia termasuk Indonesia ikut disebut dalam dokumen milik Mossack Fonseca, Panama Papers, mulai dari politisi, pengusaha nasional, hingga pejabat negara Indonesia.