Ternyata Ada Syarat Indonesia Harus Akui Israel Jika Ingin Jadi Anggota OECD
Pemerintah Indonesia sudah sangat jelas menolak pengakuan tersebut.
Edi menjelaskan pengakuan itu bukan hanya soal rekognisi yang ditetapkan pemerintah, melainkan impresi masyarakat Indonesia terhadap Israel.
Ternyata Ada Syarat Indonesia Harus Akui Israel Jika Ingin Jadi Anggota OECD
Ternyata Ada Syarat Indonesia Harus Akui Israel Jika Ingin Jadi Anggota OECD
- Lebih Tegas & Kongkret dari Negara G7, Ini Sikap Indonesia soal Perintah Penangkapan PM Israel Benjamin Netanyahu
- Kemlu Bantah Indonesia Akan Bangun Hubungan Diplomatik dengan Israel, Begini Pernyataannya
- Usai Lebaran, Indonesia Dilaporkan Sepakat Normalisasi dengan Israel
- Ini yang Bakal Dilakukan Indonesia agar Israel Bisa Dihukum di Mahkamah Internasional karena Penjajahan di Palestina
Indonesia saat ini tengah menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Namun selama proses pengajuan penggabungan ini, Indonesia sempat terhalang restu dari salah satu anggota OECD, yakni Israel yang mensyaratkan adanya pengakuan.
Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi International, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko), Edi Prio Pambudi mengatakan padahal pemerintah Indonesia sudah sangat jelas menolak pengakuan tersebut.
merdeka.com
"Sebenarnya satu negara itu (Israel) bukan memblokade, dia hanya mensyaratkan, misalkan ada rekognisi. Poisis kita kan jelas dengan dia. Bahkan kalau kita jelaskan ke mereka kita sendiri sudah, kita sudah sampaikan sejarah zaman dulu, zaman Pak Ali Alatas pun sudah sampaikan syaratnya," kata Edi dalam media briefing, Jakarta, Kamis (30/5).
Edi menjelaskan pengakuan itu bukan hanya soal rekognisi yang ditetapkan pemerintah, melainkan impresi masyarakat Indonesia terhadap Israel, yang hingga saat ini terus melakukan penyerangan kepada Palestina.
"Ini bukan soal rekognisi yang ditetapkan pemerintah tapi impresi masyarakat kita bagaimana," tegasnya.
Edi menuturkan, Israel sebagai anggota OECD seharusnya mematuhi tiga pilar yang telah ditetapkan yakni values, visions dan priorities, namun nyatanya malah sebaliknya.
"Mereka punya tiga pilar, values, visions dan priorities. Kalau melakukan itu (penyerangan) bagian dari value nggak? Supaya mereka merenung juga. Kami bukan hanya ingin masuk loh, mereka juga minta kita masuk," terang Edi.
"Bahkan di 2007 ada initial meeting convention menyatkan promote peace dan sampai sekarang diakui. Kita angkat itu dulu sepakat loh promote peace. Dengan kemudian kita sampaikan berbagai alasan, ya akhirnya mereka bisa terima," pungkas Edi.