Ternyata, Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Bakal Diterima Menteri Prabowo
Seiring persiapan pelantikan, Prabowo telah memanggil beberapa calon menteri untuk mengisi pos-pos strategis dalam kabinetnya.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tinggal menghitung hari. Rangkaian acara pelantikan ini dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024, menandai awal dari pemerintahan baru yang akan memimpin Indonesia selama lima tahun ke depan.
Seiring persiapan pelantikan, Prabowo telah memanggil beberapa calon menteri untuk mengisi pos-pos strategis dalam kabinetnya.
- Usai Pulang dari Luar Negeri, Prabowo Langsung Gelar Ratas dan Perintahkan Ini
- Pembekalan Hari Kedua Calon Menteri Prabowo Jadi Ajang Samakan Frekuensi
- Cerita di Balik Pemanggilan Calon Menteri Kabinet Prabowo - Gibran
- Prabowo Bakal Dapat Kenaikan Pangkat Jadi Jenderal Kehormatan TNI, Segini Gaji Bakal Diterima
Nama-nama calon menteri yang muncul berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari mereka yang memiliki pengalaman menjabat di pemerintahan sebelumnya hingga figur-figur baru.
Kehadiran sosok-sosok ini tentu menarik perhatian publik, karena kinerja mereka akan sangat menentukan arah kebijakan pemerintah selama masa jabatan.
Meskipun jabatan menteri membawa tanggung jawab yang besar, pejabat setingkat menteri juga akan menerima kompensasi yang memadai, termasuk gaji pokok dan berbagai tunjangan yang ditanggung negara.
Publik pun banyak bertanya-tanya, berapa sebenarnya gaji seorang menteri di Indonesia?
Besaran gaji menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa gaji pokok untuk setiap menteri negara adalah Rp5.040.000 per bulan.
"Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 sebulan," bunyi Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, dikutip Selasa (1/10).
Selain gaji pokok, menteri juga menerima tunjangan jabatan yang diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000.
Berdasarkan Keppres tersebut, setiap menteri atau pejabat setingkat lainnya, seperti Jaksa Agung dan Panglima TNI, berhak mendapatkan tunjangan sebesar Rp13.608.000 per bulan.
“Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000," bunyi Pasal 1 Ayat 2 huruf (e) dalam Keppres Nomor 68 Tahun 2001.
Total Penghasilan
Dengan demikian, seorang menteri di Indonesia akan menerima total penghasilan Rp18.648.000 per bulan, yang berasal dari gaji pokok sebesar Rp5.040.000 dan tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000.
Selain gaji dan tunjangan, menteri juga memperoleh fasilitas lain yang disediakan oleh negara.
Para menteri akan mendapatkan rumah dinas di kawasan elit Widya Chandra yang berlokasi strategis dengan akses langsung ke Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Tak hanya itu, mereka juga akan menerima mobil dinas untuk mendukung tugas-tugas harian selama masa jabatan. Dengan catatan semua fasilitas ini harus dikembalikan setelah masa jabatan berakhir.