Tinggal Tunggu Restu Sri Mulyani, Barang Impor dari China Bakal Kena Bea Masuk Anti Dumping
BMAD akan dikenakan 40-50 persen sebagaimana disampaikan Menteri Perdaganga (Mendag) Zulkifli Hasan.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyerahkan surat rekomendasi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas keramik impor asal China kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag) Kasan mengatakan, pihaknya saat ini sedang menunggu aturan BMAD diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- Biaya Hidup Makin Tinggi, Restoran-Restoran di China Perang Dagang
- Mendag Bingung, Sudah Ada Satgas Tapi Barang Impor Ilegal Masih Menjamur
- Pemerintah Bakal Impor 20.000 Ton Bawang Putih dari China, Ini Alasannya
- Dulu Jualan Bakmi Pinggir Jalan, Kini Punya Cabang di Mal dan Layani Puluhan Ribu Pelanggan Setiap Hari
“Surat rekomendasi itu sudah disampaikan ke Kemenkeu, tinggal tunggu PMK-nya,” kata Kasan saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (14/8).
Terkait besarannya, BMAD akan dikenakan 40-50 persen sebagaimana disampaikan Menteri Perdaganga (Mendag) Zulkifli Hasan. Di sisi lain, terakait BMAD sebesar 200 persen, masih dalam tahap rekomendasi untuk mempertimbangkan dampak ke hilirnya.
“200 persen iu kan enggak semua perusahaan rata. Itu hasil penyelidikan dari KADI untuk yang tidak kooperatif waktu itu, direkomendasi KADI 199,8 persen," kata Kasan.
"Tapi itu kan belum jadi keputusan pemerintah. Itu baru mengikuti berapa margin yang ditemukan, belum ada pertimbangan dari pemohon gimana, dampak ke hilir gimana, ini kan keramik yang pakai gimana," sambung Kasan.
Barang Impor dari China Kena Bea Masuk
Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan berencana mengenakan bea masuk anti dumping (BMAD) hingga 200 persen pada barang-barang asal China. Langkah ini merupakan salah satu jalan untuk melindungi industri lokal.
Besaran bea masuk yang akan dikenakan pada barang-barang asal China. Zulkifli mengatakan hal ini telah diputuskan antara 100 persen dari harga barang sampai 200 persen. Pengenaan bea masuk hingga 200 persen ini juga telah dirundingkan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.