Usai Lebaran, 500 Ribu Buruh Bakal Peringati May Day di Seluruh Indonesia

Tuntutan Buruh di Peringatan May Day

Dalam Peringatan Hari Buruh nanti, ada 4 isu yang akan disuarakan.

Pertama, meminta pencabutan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ada 9 poin yang akan diangkat dalam May Day.

Mulai dari upah murah (upah minimum tidak dirundingkan dengan serikat buruh), outsourcing seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan (perbudakan modern/modern slavery), buruh dikontrak terus-menerus tanpa periode, pesangon rendah. Kemudian terkait regulasi PHK yang prosesnya dipermudah, istirahat panjang 2 bulan dihapus, buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan melahirkan tidak ada kepastian mendapatkan upah.

Lalu buruh yang bekerja 5 hari dalam seminggu hak cuti 2 harinya dihapus. Jam kerja buruh menjadi 12 jam sehari karena boleh lembur 4 jam per hari. Sehingga tingkat kelelahan dan kematian buruh akan meningkat, buruh kasar tenaga kerja asing mudah masuk, dan adanya sanksi pidana yang dihapus.

Selain itu, Serikat Buruh juga menyuarakan keberadaan bank tanah yang memudahkan korporasi merampas tanah rakyat. Hal lain yang dipersoalkan adalah diperbolehkannya importir melakukan impor beras, daging, garam, dan lain-lain saat panen raya. Dia juga menyebut dalam UU Cipta Kerja sanksi pidana bagi importir yang mengimpor saat panen raya dihapus.

Kedua, mencabut undang-undang terkait parliamentary threshold 4 persen. Seruan agar ketentuan mengenai parliamentary threshold dicabut, Partai Buruh memandang parliamenthary threshold mengancam demokrasi.

“Dalam simulasi yang dibuat, Partai Buruh berkeyakinan mendapat 30 kursi di 16 provinsi dan 29 dapil,” kata Said Iqbal menyampaikan alasan pihaknya mengajukan judicial review terhadap parliamantery threshold.

Namun demikian, dari 30 kursi tersebut, jumlah suara yang didapat hanya 4,5 juta. Padahal kursi yang didapat Partai Buruh dengan mengambil kursi kedua terakhir. Contoh di Jabar V ada 9 kursi, maka Partai Buruh memproyeksikan mendapat kursi ke 8.

“Total suara yang bisa didapat adalah 4,5 juta. Sedangkan parliamentary threshold 2024 diperkirakan 6 juta suara. Kan enggak adil. Mengancam demokrasi. Masak suara kami hangus hanya karena tidak mencapai 6 juta suara,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Tolak RUU Kesehatan

Ketiga, menolak RUU Kesehatan karena Partai Buruh menilai RUU Kesehatan tidak sejalan dengan prinsip jaminan sosial.

Alasannya karena akan menempatkan BPJS di bawah kementerian. Tidak lagi di bawah presiden seperti yang saat ini berjalan.

Belum lagi terkait dengan dewan pengawas dari unsur buruh yang dikurangi. “Kami mendukung sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak RUU Kesehatan,” kata Said Iqbal.

Keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Partai Buruh juga mendesak agar RUU PPRT segera disahkan, mengingat sudah lebih dari 18 tahun RUU ini tak kunjung disahkan. Padahal, keberadaan dari beleid ini sangat dinantikan para pekerja rumah tangga, yang hingga saat ini belum memiliki payung hukum.