UU Cipta Kerja Sederhanakan Proses Amdal
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, meluruskan anggapan publik bahwa terjadi kemunduran perlindungan lingkungan dalam UU Cipta Kerja. Prinsip dan konsep dasar pengaturan analis mengenai amdal di dalam UU ini tidak ada perubahan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, meluruskan anggapan publik bahwa terjadi kemunduran perlindungan lingkungan dalam UU Cipta Kerja.
"Berkaitan dengan amdal, tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran dengan perlindungan lingkungan. Tidak benar," kata Menteri Siti dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Bagaimana proses pengelolaan LBMS yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Konsorsium Yasiwa-Yayasan Ulin? Sehingga tidak salah jika Dinas lingkungan Hidup (DLH) dan Konsorsium Yasiwa-Yayasan Ulin terus bekerjasama membangun keberlangsungan ekosistem LBMS yang sehat. Beragam program perlindungan untuk menjaga LBMS dari beragam ancaman perubahan iklim. Mulai dari penguatan komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam Forum Pengawasan Kawasan Ekosistem Penting LBMS. Lalu penambahan data melalui kajian-kajian yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang. Serta penyusunan rencana aksi dan panduan pengelolaan habitat buaya badas dan bekantan hingga penguatan ekonomi masyarakat lokal.
-
Kenapa LKPP mendorong UKPBJ di Lingkungan K/L/PD sebagai pusat keunggulan dalam PBJP? LKPP terus berupaya mewujudkan terciptanya tata kelola pengadaan yang lebih baik. Hal ini dilakukan dengan mendorong Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) sebagai pusat keunggulan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).
-
Apa tugas utama Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan? Staf Ahli memiliki tugas memberikan telaah serta rekomendasi mengenai masalah tertentu dan isu-isu strategis.
-
Apa yang disuarakan oleh Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin di Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal? “Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
Menurutnya, prinsip dan konsep dasar pengaturan analis mengenai amdal di dalam UU ini tidak ada perubahan. Menteri Siti menyebutkan, yang berubah dalam UU Cipta Kerja ini adalah kebijakan dan prosedurnya yang disederhanakan.
"Kenapa? karena dia harus disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan dari UU Cipta Kerja ini. Artinya apa? Harus diberikan kemudahan kepada pelaku usaha," kata Menteri Siti.
Penegakan Hukum Diklaim Diperkuat
Melalui UU Cipta Kerja ini, kata Menteri Siti, izin lingkungan menjadi terintegrasi dengan izin berusaha. Selain itu, penegakan hukum lebih diperkuat dalam aturan tersebut.
"Mengapa dia memperkuat penegakan hukum? karena kalau di waktu yang lalu ada masalah dengan lingkungan, izin lingkungannya dicabut, tetapi perusahaannya bisa saja berjalan. Sekarang berarti lebih kuat."
"Kenapa? Karena kalau ada masalah di lingkungan karena dia menjadi dasar dalam perizinan berusaha lalu digugat perizinan perusahaannya karena ada masalah lingkungan jadi itu bisa langsung kena kepada perizinan berusaha," jelas Menteri Siti.
Reporter: Pipit Ika Ramadhani
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)