Wamenkeu Sebut APBN 2021 Dirancang untuk Genjot Konsumsi Masyarakat
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan APBN tahun 2021 dirancang untuk menstimulasi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebab selama masa pandemi Covid-19, tingkat konsumsi masyarakat menurun meskipun pendapatan negara juga ikut turun.
Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan APBN tahun 2021 dirancang untuk menstimulasi pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebab selama masa pandemi Covid-19, tingkat konsumsi masyarakat menurun meskipun pendapatan negara juga ikut turun.
"Penerimaan negara turun namun belanja negara tetap kita naikkan. Ini untuk mendorong konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi sektor publik," kata Suahasil dalam Temu Stakeholders untuk Percepatan dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jakarta, Kamis (1/4).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa APBN dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Fungsi dan tujuan APBN untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil.
-
Bagaimana Aipda Purnomo membantu masyarakat? Ia kemudian giat melakukan aksi peduli sosial. Polisi yang pernah menjadi Babinkamtibmas ini sering membantu ODGJ mendapat kehidupan dan perawatan yang layak. Ia juga menolong lansia terlantar serta keluarga yang kurang mampu.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Bagaimana PNM memberdayakan nasabah? PNM bekerja untuk pemberdayaan nasabah melalui pembiayaan dan pendampingan. Pembiayaan dan pendampingan merupakan dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lainnya.
Langkah ini diambil sebagai respon dari sumber pertumbuhan ekonomi yakni dunia usaha tengah lesu. Saat ini sektor usaha tengah melakukan konsolidasi hingga merancang ulang bisnisnya agar tetap bisa bergerak di masa pandemi.
Suahasil mengatakan belanja negara tahun ini dianggaran Rp 2.750 triliun dengan memperbesar defisit hingga 5,7 0ersen dari PDB. dari jumlah tersebut 3 persen pelebaran defisit dikhususkan untuk pemulihan ekonomi nasional di 5 bidang.
Lima bidang tersebut yakni kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, insentif dunia usaha dan beberapa program prioritas. Total anggaran untuk bidang-bidang tersebut yaitu Rp 699,43 triliun.
"Ini totalnya Rp 699,43 triliun atau 22 persen lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 571,9 triliun," kata dia.
Suahasil mengatakan lima program tersebut menjadi tantangan Pemerintah tahun ini. Seperti halnya dari sektor kesehatan, dengan anggaran Rp 176,3 triliun, Pemerintah harus bis menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar program vaksinasi berlangsung sesuai target.
Selain itu, Pemerintah juga menganggarkan Rp 61,9 triliun untuk belanja penanganan Covid-19 seperti biaya pengobatan dan perawatan bagi pasien, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan hingga insentif pajak sektor kesehatan. Setidaknya saat ini sudah ada 11,7 juta dosis vaksin yang disuntikkan ke masyarakat.
"Kita sediakan belanja penanganan covid dan lain-lain termasuk insentif pajak untuk kesehatan," kata dia.
Selain itu, untuk program perlindungan sosial Pemerintah menganggarkan Rp 157,4 triliun bagi masyarakat miskin dan yang tidak mampu. Bantuan tersebut diberikan lewat Program keluarga Harapan kepada 10 juta rumah tangga, bantuan sembako 18,8 juta rumah tangga, Bansos tunai 10 juta rumah tangga hingga program kartu prakerja.
"Kita berikan diskon listrik, Dana Desa, subsidi kuota internet untuk 41,8 juta penerima, dan program-program lainnya," tandasnya.
Baca juga:
Anggaran Kementerian PUPR di 2021 Dipangkas Rp57,3 Miliar
Pemerintah Ungkap Sumber Pendanaan Tangani Isu Perubahan Iklim
Sri Mulyani Sebut Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Terus Merosot
Menkeu Sri Mulyani Beberkan Rahasia Kontraksi Ekonomi Tak Dalam
Pemerintah Butuh Alternatif Pembiayaan Kebutuhan Pembangunan Rp 6.445 T Sampai 2024
Meningkat dari Tahun Lalu, Pendapatan APBN Akhir Februari 2021 Tembus Rp219,2 T