Wapres JK: Relaksasi DNI Tak Berarti Asing Langsung Bisa Masuk
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak semua bidang usaha asing bisa langsung masuk untuk berinvestasi di Indonesia, melainkan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjawab keresahan beberapa pihak mengenai masuknya asing setelah relaksasi daftar negatif investasi (DNI).
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan, tidak semua bidang usaha asing bisa langsung masuk untuk berinvestasi di Indonesia, melainkan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjawab keresahan beberapa pihak mengenai masuknya asing setelah relaksasi daftar negatif investasi (DNI).
"Tidak berarti dikeluarkan DNI itu langsung bisa asing (masuk), karena ada undang-undang yang lebih tinggi yang mengatakan itu hanya untuk UMKM. Tidak berarti hanya dikeluarkan saja dari daftar itu, tetapi tetap menunggu UMKM," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/11).
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Siapa yang menunjuk Jenderal M Jusuf sebagai Panglima TNI? Presiden Soeharto selalu punya pertimbangan saat memilih Panglima TNI. Tidak selalu melewati jalur reguler seperti yang lazim dilakukan saat ini. Atau menunjuk satu dari kepala staf angkatan. Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Kapan Jenderal M Jusuf diangkat menjadi Panglima TNI? Saat memilih Jenderal M Jusuf menjadi Panglima TNI tahun 1978 pun Soeharto mengejutkan banyak pihak.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Mengapa Jusuf Kalla bingung dengan penetapan Karen Agustiawan sebagai terdakwa? Saya juga bingung kenapa dia jadi terdakwa, bingung karena dia menjalankan tugasnya," kata JK.
Dia menjelaskan, dikeluarkannya puluhan bidang usaha kecil milik asing dari DNI tersebut diatur dalam peraturan pemerintah, artinya masih ada undang-undang di atasnya yang harus diikuti.
"Menyangkut usaha-usaha kecil yang dikeluarkan DNI itu hanya peraturan pemerintah, di atasnya juga ada undang-undang, seperti undang-undang UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang hanya mengijinkan itu kepada usaha-usaha kecil. Jadi berlaku undang-undangnya," jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi daftar negatif investasi (DNI) yang telah diterbitkan sebelumnya pada 2016. Dengan adanya relaksasi ini maka peluang Penanaman Modal Asing (PMA) untuk berinvestasi di Indonesia semakin luas pada beberapa bidang usaha baru.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan penerapan kebijakan revisi DNI akan segera diterapkan pekan depan. Hal ini bersamaan dengan penerapan perluasan tax holiday.
"Kalau berlakunya memang begini, untuk perluasan tax holiday akan segera berlaku, seminggu akan berlaku. Kemudian, untuk DNI itu juga akhir minggu depan berlaku," ujar Menko Darmin di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/11).
Baca juga:
Emtek dan Kejora Ventures Suntik Rp 152,7 Miliar ke Qareer Group Asia
Jokowi Ingin Sederhanakan Aturan Dana Desa dan Investasi
Hipmi: Relaksasi DNI Menimbulkan Keresahan Karena Tidak Memiliki Alur Jelas
Pemerintah Sosialisasi Aturan DNI ke Pengusaha pada 27 November
Bos Bappenas Jamin UMKM Terlindungi Dari Investasi Asing