Dapat Ancaman Taliban, Afghanistan Tetap Gelar Pemungutan Suara Pemilu

Merdeka.com - Pemilihan presiden tetap dilangsungkan di Afghanistan, meskipun sebelumnya telah ada ancaman serangan dari Taliban (28/9).

Demi menjaga keamanan, puluhan ribu anggota keamanan Afghanistan telah dikerahkan di seluruh negeri untuk melawan gerilyawan Taliban yang telah bersumpah akan menyerang tempat pemungutan suara.

"Voting telah dimulai di seluruh negeri, dan kami senang orang-orang di garis besar di pusat-pusat pemungutan suara menunggu untuk memberikan suara mereka," kata juru bicara Komisi Pemilihan Umum Independen Zabi Sadaat mengatakan kepada AFP, dikutip dari BBC.

Pemungutan suara dua kali ditunda, dan akhirnya diselenggarakan setelah pembicaraan damai Taliban-AS tidak mencapai kesepakatan awal bulan ini.

Dua kandidat utama dalam pilpres kali ini adalah petahana, Ashraf Ghani, dan Pemimpin Eksekutif Afghanistan, Abdullah Abdullah. Mereka telah berbagi kekuasaan sejak 2014.

Peran Penting Presiden Afghanistan Selanjutnya

Siapapun yang terpilih menjadi Presiden nantinya akan memimpin negara yang telah hancur akibat perang selama empat dekade. Perang terus membunuh ribuan orang setiap tahun, menarik pasukan dari seluruh dunia.

Sebanyak 14.000 tentara AS, dan ribuan lainnya berasal dari negara-negara seperti Inggris, Jerman, dan Italia, berada di Afghanistan untuk menjalankan misi NATO dalam hal melatih, memberi nasihat, dan membantu pasukan keamanan negara.

Taliban saat ini menolak untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Afghanistan, dan mengatakan aktivitas itu tidak sah. Terlebih lagi, kelompok militan mengatakan hanya akan memulai negoisasi jika telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat.

Jadi, siapapun yang duduk di kursi kepala pemerintahan Afghanistan mungkin bukan menjadi perhatian utama AS, melainkan menjadi penting bagi orang-orang yang terjebak dalam baku tembak antara tentara, Taliban, dan pemberontak lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian BBC, ditemukan rata-rata 74 korban di antaranya pria, wanita, dan anak-anak tewas dalam konflik setiap hari selama bulan Agustus di seluruh Afghanistan. Seperlima dari mereka yang tewas merupakan warga sipil.

Menurut PBB, lebih banyak warga sipil yang terbunuh oleh tentara Afghanistan dan AS daripada oleh pemberontak. Perdamaian dan kemampuan presiden baru nantinya untuk melakukan negoisasi dan mencapai kesepakatan adalah harapan bagi banyak warga negara itu.

Sistem Pemilihan Presiden dan Antusias Rakyat Afghanistan

Pemilihan Presiden Afghanistan dipilih melalui sistem pemilihan langsung dua putaran. Putaran kedua akan digelar jika tidak ada kandidat yang menerima lebih dari 50% suara.

Hasilnya akan jatuh tempo tiga minggu kemudian. Jika perlu, babak kedua akan dilangsungkan pada bulan November.

Hampir 5.000 TPS akan dibuka hari ini untuk mereka yang memberikan suara hak pilihnya.

Sebuah sistem pemungutan suara biometrik, menggunakan sidik jari, akan digunakan di seluruh negeri guna menghindari penipuan ketika seseorang menggunakan hak pilihnya.

Para pejabat pemilihan mengatakan baru setengah dari kotak suara yang sampai di TPS, sisanya akan sampai tujuan Sabtu pagi ini.

Antusiasme warga Afghanistan terhadap pilpres sangat kecil dan tidak berharap banyak bahwa segalanya akan jauh lebih baik saat ini.

Pasalnya, lima tahun lalu, pemilihan presiden tercoreng dengan kabar adanya kecurangan dan penipuan dalam pemilihan saat itu. Butuh waktu berbulan-bulan untuk mencapai hasil, dengan kesepakatan dua pesaing utama dinegoisasikan oleh AS berakhir dengan National unity Goverment atau Pemerintahan Persatuan Nasional, pemerintahan koalisi besar yang terdiri dari seluruh partai (partai besar) dalam legislatur, yang biasanya dibentuk pada masa perang atau masa darurat nasional lainnya.

Dari populasi sekitar 37 juta orang, kurang dari 10 juta terdaftar untuk memilih, dan bahkan diprediksi lebih sedikit lagi yang akan menggunakan suara mereka. Pendapat Transparent Election Foundation of Afghanistan menemukan lebih dari setengah responden tidak berencana untuk memilih.

Hal ini sebagian karena ancaman dari Taliban yang mengancam akan menyerang tempat pemungutan suara dan telah menargetkan demonstrasi pemilihan umum.

Ada juga sebagian dari Afghanistan yang berada di bawah kendali Taliban, dimana pemerintah Kabul memiliki sedikit kekuasaan sehingga pemilihan tidak mungkin dilakukan.

Dua kandidat ini merupakan dua orang yang telah bertarung sebelumnya tahun 2014 dan keduanya dituduh melakukan korupsi selama menjabat.

Reporter: Tanti YulianingsihSumber: liputan6.comReporter Magang: Ellen Riveren