Ketegangan di Semenanjung Korea Meningkat, Korut dan Korsel di Ambang Perang? Begini Faktanya

Korut dan Korsel secara teknis masih dalam keadaan perang karena tidak pernah menandatangani perjanjian damai setelah berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953.

Ketegangan di Semenanjung Korea semakin meningkat. Baru-baru ini, Korea Utara menuduh Korea Selatan telah menerbangkan drone ke ibu kota mereka, Seoul. Tuduhan ini menambah ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir.

Dilansir BBC, Kamis (17/10), drone tersebut diduga menyebarkan selebaran propaganda di Pyongyang, yang oleh Korea Utara disebut sebagai provokasi yang dapat memicu "konflik bersenjata dan bahkan perang."

Pada Jumat, 11 Oktober, Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengklaim Korea Selatan mengirim pesawat nirawak ke Pyongyang pada malam hari selama dua minggu berturut-turut. Mereka menyatakan, selebaran yang disebarkan oleh drone tersebut berisi "rumor yang menghasut dan sampah."

Setelah melontarkan tuduhan ini, Pyongyang mengumumkan mereka telah memerintahkan pasukan perbatasan untuk bersiap menembak. Sementara itu, Korea Selatan menyatakan kesiapan untuk merespons dan memperingatkan bahwa jika keselamatan warganya terancam, hal itu akan menandakan "berakhirnya rezim Korea Utara."

Kemudian, pada Selasa (15/10), Korea Utara menghancurkan beberapa jalan yang menghubungkan mereka dengan Korea Selatan, memenuhi ancaman yang telah disampaikan sebelumnya. Keesokan harinya, negara tersebut mengklaim 1,4 juta pemuda Korea Utara telah mendaftar untuk bergabung atau kembali ke militer.

Ketegangan ini merupakan bagian dari serangkaian serangan antara kedua negara, yang telah menyebabkan ketegangan meningkat ke tingkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menyatakan pada Januari bahwa Korea Selatan adalah musuh utama rezimnya. Di sisi lain, Kim Yo Jong, saudari Kim Jong-un yang berpengaruh, memperingatkan Seoul tentang "akibat yang mengerikan" jika penerbangan pesawat nirawak tersebut terulang. Dia juga menyatakan, ada "bukti yang jelas" bahwa "gangster militer" dari Korea Selatan terlibat dalam dugaan provokasi ini.

Korea Utara pun merilis gambar buram dari apa yang mereka klaim sebagai pesawat nirawak yang terbang di langit, serta gambar yang diduga menunjukkan selebaran tersebut, meskipun tidak ada cara untuk memverifikasi klaim tersebut secara independen.

Unjuk Kekuatan

Sementara itu, Korea Selatan awalnya membantah tuduhan penerbangan pesawat nirawak ke Korea Utara. Namun, Kepala Staf Gabungan kemudian menyatakan mereka tidak dapat memastikan atau membantah tuduhan dari Pyongyang.

Muncul spekulasi drone tersebut mungkin diterbangkan oleh aktivis yang telah mengirimkan bahan serupa ke Korea Utara menggunakan balon.

"Kami tidak mengirim pesawat nirawak ke Korea Utara," kata Park Sang-hak, pemimpin Koalisi Gerakan Korea Utara Merdeka.

Pada Senin, Kim Jong-un mengadakan pertemuan dengan kepala angkatan darat, kepala militer, menteri keamanan, dan pejabat tinggi lainnya, menurut kantor berita resmi Korea Utara, KCNA. Dalam pertemuan tersebut, Kim memberikan "arahan aksi militer langsung" dan menugaskan pejabat untuk "operasi pencegah perang dan pelaksanaan hak untuk membela diri."

Pejabat hubungan masyarakat Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, Lee Sung-joon, mengungkapkan Korea Utara mungkin melakukan "provokasi skala kecil," seperti ledakan kecil di jalan yang menghubungkan kedua negara. Kemudian, terjadi ledakan di jalan simbolis Gyeongui dan Donghae.

Menurut para pengamat, meskipun kedua jalan tersebut telah lama ditutup, penghancuran jalan tersebut mengirimkan pesan bahwa Kim Jong-un tidak ingin berunding dengan Korea Selatan. Setelah ledakan itu, militer Korea Selatan mengumumkan mereka telah menembakkan senjata di sisi perbatasan sebagai unjuk kekuatan dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas Korea Utara. Beberapa jam setelahnya, pemerintah Provinsi Gyeonggi, yang mengelilingi Seoul, menetapkan 11 wilayah perbatasan antar-Korea sebagai "zona bahaya" untuk mencegah pengiriman selebaran propaganda anti-Korea.

"Provinsi Gyeonggi telah menetapkan bahwa tindakan menyebarkan selebaran ke Korea Utara adalah tindakan yang sangat berbahaya yang dapat memicu konflik militer," kata Kim Sung-joong, wakil gubernur Provinsi Gyeonggi, saat jumpa pers.

Dia menambahkan, penyebaran selebaran tersebut dapat mengancam "nyawa dan keselamatan penduduk kami," terutama karena "hubungan antar-Korea memburuk dengan cepat."

Politik Rasa Takut

Menurut pengamat, insiden pesawat tanpa awak ini mencerminkan upaya Korea Utara untuk memperkuat dukungan domestik dengan menciptakan kesan bahwa ancaman terhadap negara tersebut semakin meningkat. Mereka menggunakan istilah seperti "negara terpisah" untuk merujuk pada Korea Selatan dan menghindari penggunaan frasa seperti "rekan senegara" serta "penyatuan."

Hal ini merupakan bagian dari strategi yang diungkapkan oleh Profesor Kang Dong-wan, pengajar ilmu politik dan diplomasi di Universitas Dong-a, Busan.

"Rezim Korea Utara mengandalkan politik rasa takut dan membutuhkan musuh eksternal," ujarnya.

"Setiap kali ketegangan meningkat, Korea Utara menekankan ancaman eksternal untuk meningkatkan kesetiaan kepada rezim tersebut."

Lebih lanjut, para pengamat menunjukkan tindakan saling balas antara kedua Korea menggambarkan bagaimana mereka terjebak dalam "permainan adu domba," di mana kedua pihak enggan untuk mengalah.

"Tidak ada pihak yang bersedia membuat konsesi pada titik ini," kata Profesor Kim Dong-yup dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul.

Ia juga menekankan, karena adanya ketidakpercayaan yang mendalam, Seoul "perlu mempertimbangkan secara strategis cara mengelola krisis." Dengan situasi yang semakin kompleks ini, penting bagi kedua negara untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam berkomunikasi dan mengurangi ketegangan yang ada.

Pertengkaran Verbal

Menurut pengamat, saat ini situasi tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan menuju perang.

"Saya ragu situasi akan meningkat ke tingkat perang. Korea Utara mengeksploitasi konfrontasi militer untuk memperkuat kohesi internal," ungkap Profesor Kang.

Di sisi lain, Profesor Kim juga mengemukakan pandangannya,

"Saya mempertanyakan kemampuan Korea Utara untuk memulai perang skala penuh. Rezim tersebut sangat menyadari konsekuensi berat yang akan ditimbulkan oleh konflik semacam itu."

Pertikaian terbaru terkait dugaan penerbangan pesawat tanpa awak diperkirakan hanya akan berujung pada "pertengkaran verbal", menurut Prof Nam Sung-wook, seorang pengajar studi Korea Utara di Universitas Korea di Seoul. Ia menambahkan, karena baik Seoul maupun Pyongyang menyadari bahwa mereka tidak mampu menanggung biaya dari perang besar-besaran, "kemungkinan untuk benar-benar menggunakan senjata nuklir rendah."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun ketegangan terus berlanjut, kedua belah pihak tampaknya lebih memilih untuk menghindari konflik berskala besar demi kepentingan masing-masing.