Korea Utara kembali masuk daftar negara teroris

Merdeka.com - Amerika Serikat secara sepihak kembali mencantumkan Korea Utara ke dalam daftar negara teroris. Mereka menyatakan hal itu didasarkan atas ulah Korea Utara yang berkeras melanjutkan pengembangan senjata nuklir.

Dilansir dari laman BBC, Selasa (21/11), kabar itu disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang juga musuh bebuyutan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un. Padahal, AS sudah mencoret Korea Utara dari daftar negara teroris sejak sembilan tahun lalu. Tepatnya pada 2008 pada masa pemerintahan George Walter Bush, sebagai bagian dari kesepakatan dalam perundingan penghentian pengembangan senjata nuklir. Namun, kini Korea Utara kembali bergabung dengan sejumlah negara dituding ikut melakukan aksi teror seperti Iran, Sudan, dan Suriah.

"Seharusnya ini dilakukan sejak lama," kata Trump.

Trump mengklaim di depan kabinetnya menyatakan kembalinya Korea Utara ke dalam daftar negara teroris berdampak terhadap bakal bertambahnya berbagai macam sanksi. Namun, Menteri Luar Negeri AS, Rex Tillerson, justru bertentangan dengan Trump dengan mengatakan jika ada tambahan sanksi terhadap Korea Utara pun terbatas dalam beberapa hal.

Sikap Trump memasukkan kembali Korea Utara ke dalam daftar negara teroris didukung oleh Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara itu yang juga sekutu AS memang sangat menentang pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

"Saya menerima dan mendukung supaya meningkatkan tekanan terhadap Korea Utara," kata Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe.

Walau demikian, China tidak sepakat dengan langkah AS. Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Lu Kang, kebijakan memasukkan kembali Korea Utara ke dalam daftar negara teroris bukan keputusan yang tepat. Sebab, situasi di Semenanjung Korea menurut dia sangat rumit. Padahal, China selama ini merupakan salah satu mitra dagang terbesar Korea Utara, walau mereka dijatuhi sanksi ekonomi.

"Kami berharap semua pihak bisa lebih bijak memahami situasi, dan kembali berunding supaya kondisinya lebih kondusif. Yakni dengan dialog dan konsultasi buat mencari jalan keluar krisis di Semenanjung Korea," kata Lu kang. (mdk/ary)