Netizen Turki tuding kudeta cuma sandiwara diperiksa jaksa
Merdeka.com - Kementerian Kehakiman Turki akhir mengatakan pengawasan menyeluruh terkait simpatisan kudeta militer gagal mencakup komentar di dunia maya. Postingan menuding upaya makar itu hanya 'sandiwara' ataupun 'dirancang' Presiden Reccep Tayyip Erdogan dianggap merongrong pemerintah.
Bekir Bozdag, Menteri Kehakiman Turki, memantau banyak komentar di jejaring sosial maupun forum Internet yang meragukan peristiwa kudeta militer pada 15 Juli lalu. Netizen sengaja menyebarkan teori konspirasi diperiksa oleh polisi dan jaksa setempat. Pemeriksaan ini menurut Bozdag tidak berlebihan, sebab para netizen kritis itu bisa saja simpatisan Fethullah Gulen, ulama dituding sebagai dalang kudeta.
"Lihat saja orang-orang yang berkata di media sosial bahwa kudeta tempo hari cuma akal-akalan. Jaksa sudah memeriksa sebagian dari mereka. Kebanyakan hanyalah pecundang yang merasa siap mati menjalankan perintah Fethullah Gulen," kata Bozdag seperti dilansir Aljazeera, Senin (25/7).
-
Siapa yang melamar menjadi guru? Saya yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : Safitri RahayuTempat/tanggal lahir : Magelang, 23 April 1996Agama : IslamPendidikan terakhir : Universitas PadjajaranGelar : Sarjana PendidikanAgama : IslamAlamat : Jalan Surabaya No. 59 Kota MalangNomor Telepon : 081234567890 Mengajukan lamaran untuk menjadi tenaga pengajar di SD Harapan Nusantara, Malang.
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Siapa yang akan dilibatkan dalam perombakan kurikulum? 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Kenapa Kompolnas butuh anggota baru? Hermawan mengajak seluruh masyarakat yang ingin memperbaiki tubuh Polri untuk berbondong-bondong mendaftar seleksi calon pimpinan Kompolnas.
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Siapa yang dibebastugaskan oleh Ganjar? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan Kepala Sekolah SMKN 1 Sale sudah dibebastugaskan dari jabatannya setelah terbukti menarik pungli dari siswa.
Pemeriksaan netizen yang dicurgai anti-Erdogan dapat dibenarkan, mengingat Turki sudah memberlakukan darurat sipil hingga tiga bulan ke depan. Selama periode itu, polisi dan militer diberi kewenangan melakukan penangkapan tanpa surat kuasa serta penahanan tanpa peradilan awal.
Tiga hari terakhir, kelompok oposisi Turki semakin berani menyuarakan tudingan bahwa kudeta militer tempo hari adalah sandiwara pemerintahan Erdogan. Akhir pekan lalu lebih dari 10 ribu simpatisan Partai Rakyat Republik menggelar pawai di Kota Istambul, mempertanyakan kebenaran adanya kudeta, seperti dilansirABC News.
Kendati demikian, berbeda dari beberapa netizen yang langsung menuding Erdogan, pawai partai oposisi cenderung berhati-hati mempertanyakan dalang sesungguhnya kudeta. "Ada indikasi kudeta ini justru upaya mengubah dasar negara kita yang demokratis, sekuler, serta berdasarkan asas hukum," kata Kemal Kilicdaroglu, Ketua Partai Rakyat Republik.
Perubahan besar-besaran sedang melanda Turki sesudah kudeta. Erdogan membersihkan birokrasi, kepolisian, serta militer dari simpatisan Gulen. Lebih dari 13 ribu orang, terdiri atas 2.100 hakim/jaksa, 1.485 polisi, serta nyaris 9 ribu tentara ditahan karena dianggap terlibat upaya makar. Itu belum termasuk dosen dan guru-guru sekolah yang diminta mengundurkan diri karena masuk kategori pro-Gulen.
Menteri Pendidikan Ismet Yilmaz menyatakan negaranya akan membuka lowongan 20 ribu guru, menggantikan tenaga pengajar yang diberhentikan selepas kudeta. Dua hari lalu Erdogan menerbitkan dekrit berisi penutupan 1.043 sekolah, 1.229 lembaga amal dan LSM dibekukan operasinya, 35 rumah sakit terkait Gulen dilarang menerima pasien, 19 koperasi dibekukan asetnya, serta 15 universitas. Semuanya adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Gulen.
Sang ulama rival Erdogan sedang berada di pengasingan kawasan Pennsylvania, Amerika Serikat. Pemerintah Turki sudah mengirim nota resmi kepada Washington, menuntut Gulen diekstradisi.
(mdk/ard)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah netizen bercerita bahwa ditempat anaknya bersekolah SMP guru honorernya pun diberhentikan.
Baca SelengkapnyaSepuluh jaksa tersebut sudah dalam 10 tahun berdinas di KPK
Baca SelengkapnyaMenurut Iman, pemberitahuan cleansing guru honorer itu dibagikan dalam bentuk formulir.
Baca Selengkapnyakebijakan cleansing guru honorer tindakan ngawur dan tidak berperikemanusiaan
Baca SelengkapnyaDihukum karena Viral Dukung Gibran, 13 Anggota Satpol PP Garut Kembali Bekerja
Baca SelengkapnyaKemendikbud menegaskan, kasus pungli merupakan tindak pidana sehingga harus ditangani penegak hukum.
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta telah melaksanakan rapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait cleansing guru honorer.
Baca SelengkapnyaMenurut Harli, penarikan 10 jaksa itu dalam rangka penyelenggaraan kedinasan.
Baca SelengkapnyaUntuk menggantikan ke-10 jaksa itu, KPK telah berkoodinasi dengan Kejagung agar segera mengirimkan jaksa-jaksanya untuk berdinas di KPK.
Baca SelengkapnyaDewan Pengawas KPK menyatakan ada 93 orang pegawai yang terlibat dalam rangkaian kasus pungutan liar di Rutan Cabang KPK.
Baca SelengkapnyaAnggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.
Baca SelengkapnyaBuntut pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang menyebut penyelidik khilaf dalam OTT yang melibatkan Marsekal Madya Henri Alfiandi.
Baca Selengkapnya