Palestina tak gentar dengan ancaman Trump menyunat hibah

Merdeka.com - Gertakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bakal memangkas anggaran bantuan sebesar USD 300 juta (sekitar Rp 4,06 triliun) supaya Palestina kembali melanjutkan proses perundingan damai nampaknya tidak mempan. Otoritas Palestina menyatakan tidak bakal tunduk terhadap ancaman Trump itu, walau mereka sangat bergantung dari hibah buat menopang keberlangsungan kehidupan penduduknya.

Menurut pejabat senior Otoritas Palestina, Hanan Ashrawi, mereka tidak gentar dengan gertakan Trump soal pemangkasan bantuan. Menurut dia, justru Trump yang merusak proses perundingan damai antara Palestina dan Israel, gara-gara klaim soal status Kota Yerusalem.

"Sekarang malah dia yang menyalahkan orang Palestina atas perbuatannya yang tidak bertanggung jawab," kata Hanan, seperti dilansir dari laman AFP, Kamis (4/1)

Juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudaina, mengatakan jika AS ingin proses perundingan damai dilanjutkan, maka ada syaratnya. Yaitu harus berlandaskan hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengakui kalau Ibu Kota Palestina adalah Yerusalem Timur.

"Yerusalem adalah Ibu Kota abadi Palestina, dan itu tidak akan dijual," kata Nabil.

Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, juga menyatakan tidak mau lagi AS terlibat dalam proses perundingan damai dengan Israel. Abbas kini berharap kepada Eropa mau menjadi penengah dalam negosiasi.

Abbas juga meminta sejumlah negara yang sampai saat ini rutin menerima bantuan uang dari Amerika Serikat supaya tidak takut bersikap soal Palestina. Dia juga mendesak negara lain yang belum mengakui keberadaan Palestina supaya cepat menentukan pilihan, utamanya soal rencana dua negara.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina juga memilih menarik perwakilan mereka di Ibu Kota Washington, AS, dan mempertimbangkan kembali buat menjalin hubungan dengan Negeri Abang Sam. Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina, Riyad Malki, menyatakan penarikan rombongan perwakilan diplomatik Palestina dari AS diputuskan tak lama setelah klaim Trump soal Yerusalem.

"Kami akan berunding buat memutuskan apakan masih perlu menempatkan perwakilan dan membina hubungan dengan AS," kata Riyad.