Partai Seks dan Ganja di Australia berkoalisi hadapi pemilu
Merdeka.com - Australia akan menggelar pemilu legislatif akhir pekan ini. Banyak warga yang tidak puas pada kinerja pemerintah berencana mengalihkan dukungan pada partai-partai gurem yang beraneka ragam.
Dua partai paling kontroversial adalah Partai Seks Australia dan Partai Mariyuana. Kedua organisasi politik itu memutuskan berkoalisi menjelang pemungutan suara pada 2 Juli mendatang.
Kantor berita AFP melaporkan, Rabu (29/6), koalisi Partai Seks dan Ganja akan bertarung di seluruh negara bagian kecuali New South Wales dan Victoria.
-
Siapa saja yang dapat menjadi peserta pemilu? Menetapkan peserta pemilu, yaitu partai politik, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh undang-undang.
-
Siapa yang terlibat dalam Pemilu? Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme fundamental dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin dan wakilnya.
-
Apa itu Pemilu? Pemilu adalah sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
-
Siapa saja yang berhak ikut dalam pemilu? Umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih, tanpa diskriminasi.
-
Siapa saja yang ikut dalam pilpres 2024? Dari beberapa daerah yang sudah dibacakan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dari pasangan nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
-
Kapan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
Fiona Patten, anggota parlemen Victoria dari Partai Seks Australia menyatakan dukungan bagi partainya terpantau meningkat. Basis pemilih Partai seks selama ini adalah anak muda. Namun belakangan orang-orang berusia di atas 30 tahun juga menyatakan dukungan bagi partai yang sekilas seperti lelucon ini.
"Kami punya program mendukung eutanasia. Banyak orang mendatangi saya dan berkata akan mendukung partai seks pada pemilu mendatang," kata Patten.
Dukungan bagi partai mariyuana juga meningkat, sebab semakin banyak penduduk berusia muda yang menginginkan legalisasi ganja.
Partai Seks Australia berdiri sejak 2009. Saat ini, mereka memiliki 6 ribu anggota aktif, tersebar di seluruh negeri.
Diperkirakan ada 50 partai yang akan terlibat dalam pemilu Negeri Kanguru. Nick Economou, pakar politik dari Universitas Monash menyatakan rakyat Australia semakin kecewa pada partai-partai arus utama seperti Partai Liberal maupun Partai Buruh. Kepemimpinan Perdana Menteri Malcolm Turnbull, dari Partai Liberal, dianggap gagal mendongkrak perekonomian.
"Para pemilih sedang menjauh dari partai utama, hal ini kemudian didukung dengan banyaknya pilihan ketika jumlah partai meningkat," kata Nick.
Partai-partai gurem ini hampir pasti tidak bisa memenangkan pemilu, tapi mereka akan merusak tatanan di parlemen. Beberapa partai unik lainnya yang akan ikut serta akhir pekan nanti misalnya Partai Energi Terbarukan, Partai Hak Perokok, serta Partai Anti-Pedofil. Salah satu partai alternatif paling kuat peluangnya meloloskan banyak anggota ke parlemen adalah Partai Hijau yang mendukung program pengurangan emisi karbon dan pro-lingkungan. (mdk/ard)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pembentukan badan ad hoc untuk Pilkada Serentak 2024 terdiri dari PPK, PPS di tingkat desa dan kelurahan serta KPPS.
Baca SelengkapnyaBerikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaKoalisi menjadi faktor penentu dalam membentuk pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaSecara keseluruhan, ada 84 dapil yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia dengan jumlah kursi DPR RI sebanyak 580 kursi.
Baca SelengkapnyaLogo partai-partai ini tidak akan ada pada surat suara Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPemilu 1971 adalah pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru.
Baca Selengkapnya