Pilot Helikopter Australia Diserang Laser di Laut China Selatan

Merdeka.com - Stasiun televisi Australia kemarin mengabarkan, pilot angkatan laut Negeri Kanguru menjadi target serangan laser dalam penerbangan di Laut China Selatan. Kapal-kapal milisi informal China diyakini berada di balik serangan itu.

Sumber-sumber pertahanan mengatakan kepada stasiun televisi Australia Broadcasting Corporation (ABC), helikopter yang dikendarai sang pilot diserang selama penerbangan malam hari.

Serangan itu memaksanya untuk kembali ke kapal angkatan laut dan segera melakukan pemeriksaan kesehatan, demikian sebagaimana dilansir dari Channel News Asia pada Rabu (29/5).

Stasiun penyiaran tidak menginformasikan mengapa pilot membutuhkan pemeriksaan dan bagaimana tepatnya helikopter itu mejadi sasaran saat terbang di wilayah Laut China Selatan.

Serangan laser diyakini berasal dari kapal penangkap ikan, tetapi ABC News mengatakan belum terdapat konfirmasi secara resmi apakah itu kapal berbendera China.

Para pengamat mengatakan China mengoperasikan milisi maritim yang mencakup kapal pukat ikan untuk melakukan misi di Laut China Selatan.

Adapun kapal perang Australia dikabarkan telah menjalankan misi selama berbulan-bulan di Asia yang berakhir perkan ini, meskipun belum ada komentar dari departemen pertahanan.

China mengklaim kedaulatan atas hampir semua Laut Tiongkok Selatan yang kaya sumber daya, meskipun ada klaim saingan dari negara tetangga di Asia Tenggara.

Menanggapi hal tersebut, Amerika Serikat bersama dengan Asutralia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara sering melakukan latihan militer bersama di laut yang tengah dipersengketakan tersebut.

Adapun kasus sinar laser misterius yang diduga dilakukan oleh China bukanlah pertama kali terjadi.

Beijing tahun lalu menolak tuduhan AS bahwa warga negara China menyinari laser ke pilot Amerika di Djibouti, tempat China mengoperasikan pangkalan angkatan laut. Dua pilot AS menderita luka mata ringan akibat laser itu, menurut Pentagon.

Sementara itu pada akhir Januari lalu, Menteri Pertahanan Australia Christopher Pyne meminta Beijing bertindak secara bertanggung jawab di Laut China Selatan dan menghindari meniru pendekatan Rusia dalam berdiplomasi.

Menyampaikan pidato utama kepada para pemimpin militer di Singapura pada 29 Januari 2019, Christopher Pyne menekankan bahwa tidak ada negara yang ingin menghambat pertumbuhan dan kemakmuran China.

Namun dia mendesak Beijing untuk memikirkan kembali pendekatannya terhadap perairan Laut China Selatan yang bermuatan politis, dengan beralasan kekuatan dunia tengah mengikis kepercayaan regional dan meningkatkan kecemasan, termasuk dengan kegiatan seperti membangun pulau buatan di perairan yang disengketakan.

"Menyelesaikan perselisihan di Laut China Selatan sesuai dengan hukum internasional akan membangun kepercayaan pada kesediaan China untuk mendukung dan memperjuangkan budaya strategis yang menghormati hak-hak semua negara," kata Pyne seperti dikutip dari ABC Indonesia.

"Bagi mereka yang memiliki kekuatan besar ada tanggung jawab besar, dan jadi saya meminta China untuk bertindak dengan tanggung jawab besar mengenai Laut Cina Selatan."

Menteri Christopher Pyne menjanjikan dukungan Australia untuk kegiatan multilateral di Laut China Selatan, jika diperlukan, untuk mengingatkan Beijing kalau Laut China Selatan adalah perairan internasional.

China diadukan oleh sejumlah negara kecil tetangganya di perairan yang menilai China telah mengklaim seluruh kawasan Laut China Selatan.

Sementara Australia "tidak tertarik untuk mengekang China," Australia menginginkan negara-negara Indo-Pasifik tidak harus membuat "pilihan antara keuntungan ekonomi dan kedaulatan," kata Pyne.

Pyne menggambarkan ketegangan yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China yang digambarkan sebagai "persaingan kekuatan besar yang menentukan zaman kita".

Namun, ia mengabaikan dugaan kemungkinan terjadinya perang dingin di antara kedua 'kelas berat dunia' yang sedang berseteru tersebut.

"Ini adalah karakterisasi sederhana dan tidak terlalu canggih dari paradigma geo-strategis yang jauh lebih kompleks dan dinamis," kata Pyne.

"Setiap pembagian wilayah menjadi blok-blok seperti Perang Dingin di kawasan ini dipastikan akan gagal mengingat hal seperti itu mewajibkan dilakukannya pilihan yang semu antara kemakmuran dan keamanan."

Meskipun ia tidak secara langsung menyebut nama Rusia, Menteri Pyne menyinggung soal aneksasi Krimea dari Ukraina pada tahun 2014 dan menyebut Pemerintahan Vladimir Putin sebagai oligarki yang mengancam supremasi hukum.

"Penegakan hukum sedang dalam ancaman oligarki yang berpikir bahwa mereka memiliki hak sejak lahir untuk sesuka hati dan semau mereka melakukan campur tangan," kata Pyne.

"Penegakan hukum juga berada di bawah ancaman dari negara-negara yang memperlakukan semua ruang dunia maya seperti kekuasaan pribadi mereka sendiri, untuk melakukan apa yang mereka kehendaki dan mengambil apa yang bukan hak mereka."

Reporter: Siti Khotimah

Sumber: Liputan6.com