SEA Games 2019 di Filipina Diwarnai Skandal Korupsi dan Penggusuran Masyarakat Adat

Merdeka.com - Laporan tentang buruknya persiapan dan koordinasi, serta foto-foto yang menunjukkan belum selesainya pembangunan fasilitas SEA Games 2019 di Filipina menimbulkan dugaan kebocoran dana lebih dari Rp 2 triliun.

Pesta olahraga se-Asia Tenggara atau SEA Games telah dimulai sejak Sabtu 30 November lalu. Namun laporan tentang tim atlet yang terlantar di bandara dan harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk dan beristirahat di kamar hotel mereka menjadi viral di media sosial. Seperti yang dikutip dari DW Indonesia, Minggu (8/12).

Dalam sebuah pernyataan kepada DW, Senator Filipina Franklin Drilon mengatakan akan mendesak senat untuk mengadakan penyelidikan pengeluaran anggaran SEA Games dan meminta Komisi Audit agar memeriksa penggunaan dana pesta olahraga ini.

Dilon juga mempertanyakan alokasi dana SEA Games yang berada di bawah Departemen Luar Negeri (DFA), yang menurutnya, tidak memiliki mandat penyelenggaraan olahraga.

Pihak SEA Games Minta Audit Ditunda

"Kami menyambut baik adanya investigasi dan audit atas dana publik yang digunakan setelah penyelenggaraan pertandingan ini selesai. Kami meminta agar saat ini kami diizinkan fokus pada penyelenggaraan SEA Games," ucap Jarie Osias, Juru Bicara Komite Penyelenggara Olimpiade Asia Tenggara di Filipina (PHISGOC), mengatakan kepada DW.

"(Penyelidikan oleh Senat) tidak akan jadi terlambat pada saat itu. (Karena) kami diharuskan menyerahkan laporan likuidasi dan buku-buku kami diaudit pada akhir tahun ini," ujar Osias.

Sebanyak 11 negara di Asia Tenggara berlaga di 56 cabang olahraga dengan lebih dari 500 pertandingan yang akan berlangsung hingga 11 Desember 2019.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga telah memerintahkan penyelidikan terpisah terhadap dugaan kesalahan pengelolaan dana.

Dalam jumpa pers pekan lalu, Panelo bertekad akan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang terkait. "Kantor Kepresidenan juga akan melakukan penyelidikan terpisah terkait penyimpangan dan ketidakteraturan dalam administrasi SEA Games segera setelah pertandingan (berakhir)," ujar Juru Bicara Presiden, Salvador Panelo, dalam sebuah pernyataan.

Tergusurnya Masyarakat Adat

Selain skandal korupsi, penggunaan tanah milik komunitas adat Aeta menjadi topik hangat di Filipina. Komunitas adat Aeta tinggal di pinggiran New Clark City yang sekarang menjadi pusat penyelenggaraan SEA Games.

Wilayah pegunungan yang dianggap sebagai rumah oleh suku Aeta telah diratakan. Lahan pertanian mereka juga telah rata guna memberi jalan bagi kendaraan berat seperti buldoser untuk membangun kompleks olahraga, seperti stadion berkapasitas 20.000 kursi dan "desa" bagi para atlet.

Sekitar 200 keluarga suku Aeta dikabarkan terusir ketika arena olahraga ini dibangun. Namun aktivis mengatakan akan ada sekitar 50.000 orang dari suku Aeta dan 10.000 petani yang kehilangan tempat tinggal jika rencana untuk mengubah 9.450 hektar lahan menjadi kota metropolis modern berhasil dirampungkan.

Namun Vivencio Dizon, Kepala Eksekutif Bases Conversion Development Authority (BCDA), yang mengawasi proyek ini mengklaim bahwa tidak ada komunitas adat yang dipindahkan.

Kompensasi Tidak Layak

Pia Montalban, aktivis organisasi kelompok seniman Kamandang, mengatakan kepada DW bahwa awal pekan ini ada sekitar 500 keluarga dari suku Aeta yang diberi tahu bahwa mereka punya waktu satu minggu untuk pindah.

"Ada banyak perdebatan tentang siapa yang dipindahkan: Aeta atau petani? Mereka adalah manusia. Mereka terusir dan pemerintah tidak berbuat cukup untuk membantu mereka," kata Montalban. Dia juga berpendapat bahwa orang-orang Aeta tidak diberi kompensasi yang layak.

"Orang-orang Aeta tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan. Relokasi ini telah sepenuhnya mengubah cara hidup mereka," ujar Zenaida Brigada Pawid, mantan komisioner Komisi Nasional Masyarakat Adat (NCIP), kepada DW.

"Kami tidak menentang pembangunan, tetapi pemerintah perlu mempersiapkan orang-orang ini untuk menghadapi dampak pembangunan. Anda tidak bisa hanya memberi kompensasi kepada suku Aeta seperti dengan memberi mereka toko untuk menjual produk atau membuat mereka mengenakan pakaian adat hanya untuk dipamer-pamerkan," kata Pawid.

Reporter Magang : Denny Adhietya