TikTok Diduga Dukung Capres Tertentu, Mahkamah Konstitusi Rumania Perintahkan Pemungutan Suara Ulang

Calon presiden yang diduga mendapatkan dukungan dari TikTok berhasil memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama pemilihan presiden.

Mahkamah Konstitusi Rumania telah memutuskan untuk melakukan penghitungan ulang suara dalam putaran pertama pemilihan presiden pada hari Minggu (24/11). Keputusan ini diambil setelah munculnya tuduhan mengenai 'perlakuan khusus' yang diberikan TikTok kepada calon presiden Calin Georgescu.

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi menolak klaim yang diajukan oleh dua kandidat yang kalah, yang menuduh Georgescu terlibat dalam pendanaan kampanye yang melanggar hukum. Georgescu, yang merupakan seorang radikal tanpa afiliasi partai, mengandalkan platform TikTok sebagai sarana utama dalam kampanyenya. TikTok sendiri menegaskan bahwa mereka tidak memberikan dukungan kepada kandidat sayap kanan pro-Rusia tersebut.

Dalam hasil sementara, Georgescu memperoleh 23 persen suara, sementara Elena Lasconi, calon dari Save Romania Union, berada di urutan kedua dengan 19 persen suara. Perdana Menteri Marcel Ciolacu dari Partai Sosial Demokrat yang berkuasa menempati posisi ketiga.

Kini, Komisi Pemilihan Umum Pusat dihadapkan pada tantangan untuk merencanakan penghitungan ulang, termasuk siapa yang akan terlibat dan batas waktu yang harus dipatuhi. Penghitungan ulang suara ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasca-Komunis Rumania. Georgescu dan Lasconi akan bersaing kembali dalam putaran kedua pemilihan yang dijadwalkan pada 8 Desember mendatang.

"Ekstremisme dilawan dengan pemilu, bukan dengan permainan di belakang layar," kata Lasconi seperti dilaporkan BBC, Jumat (29/11).

Ia juga mengajak KPU Pusat untuk menangani penghitungan suara dengan bijaksana, menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil kepada semua pihak, bukan ditafsirkan berbeda untuk segelintir orang.

Selain itu, TikTok dihadapkan pada tuduhan tidak mematuhi aturan pemilu yang ditetapkan Dewan Keamanan Nasional Rumania. Klaus Iohannis, presiden yang akan segera menyelesaikan masa jabatannya dan juga memimpin dewan tersebut, mengungkapkan bahwa platform tersebut tidak menandai Georgescu sebagai kandidat politik.

TikTok membantah tuduhan ini, menyatakan, "Adalah salah besar untuk mengklaim bahwa akun Georgescu diperlakukan berbeda dari kandidat lainnya," dan menambahkan bahwa mereka mengambil tindakan dalam waktu 24 jam setelah diberi tahu tentang video yang tidak memiliki penanda.

Anggaran Kampanye Nol

Georgescu menanggapi kritik yang menyatakan bahwa dia memanfaatkan media sosial secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilihan. Pria berusia 62 tahun ini kini memiliki lebih dari 330.000 pengikut, meningkat dari 30.000 hanya dalam dua minggu terakhir.

"Anggaran kampanye ini nol ... Saya memiliki tim yang sangat kecil - maksimal 10 orang, tidak lebih. Tetapi kami memiliki jutaan orang di belakang kami," ungkap Georgescu kepada BBC.

Dia menegaskan dirinya tidak berbeda dengan rakyat Rumania yang lain, yang menginginkan kebebasan.

"Rakyat Rumania membutuhkan kebebasan. Demokrasi sejati berarti spiritualitas. Tuhan. Tanah kami. Properti kami. Jiwa kami. Keluarga kami," tambahnya.

Georgescu juga mengkritik institusi negara yang dianggapnya berusaha menolak pilihan rakyat. Sementara itu, para pengunjuk rasa yang menentang Georgescu telah beraksi di Bucharest dan beberapa kota lainnya, meskipun Georgescu meminta pendukungnya untuk "tetap di rumah bersama teman dan keluarga" dan tidak terprovokasi.

Regulator Telekomunikasi Rumania, Ancom, telah meminta penghentian sementara TikTok hingga penyelidikan oleh jaksa terkait dugaan manipulasi dalam proses pemilu. Selain itu, Dewan Audiovisual Nasional Rumania juga meminta Komisi Eropa untuk menyelidiki penggunaan TikTok dalam pemilu ini, yang melarang iklan politik formal.

Rumania akan mengadakan pemilihan parlemen akhir pekan ini, dengan harapan partai-partai sayap kanan AUR dan SOS Rumania dapat meningkatkan popularitas mereka setelah pemilihan presiden. "

Partai-partai dalam koalisi pemerintahan, yaitu Sosial Demokrat dan Nasional Liberal, disebut tengah mengalami kekacauan setelah kegagalan kandidat mereka dalam pemilihan presiden," tutupnya.