Vaksin DBD bermasalah, Filipina minta ganti rugi Rp 1,1 Triliun
Merdeka.com - Pemerintah Filipina mengatakan bakal meminta ganti rugi USD 69,5 juta (sekitar Rp 1,1 triliun) kepada perusahaan pembuat vaksin Demam Berdarah Dengue bermarkas di Pennsylvania, Amerika Serikat, Sanofi Pasteur. Penyebabnya adalah vaksin yang diberikan dalam program imunisasi di Filipina justru membuat sejumlah penduduk jatuh sakit.
Menurut Menteri Kesehatan Filipina, Francisco Duque III, langkah bakal ditempuh adalah meminta anak perusahaan obat Sanofi asal Prancis itu bertanggung jawab membiayai pengobatan penduduk negara itu yang malah jatuh sakit usai diberi vaksin DBD, Dengvaxia. Jika tidak dituruti, maka pemerintah Filipina bakal menggugat korporasi itu.
"Kami minta uang PHP 3 miliar yang sudah dibayarkan untuk membeli Dengvaxia supaya dikembalikan. Kami juga meminta Sanofi menyediakan biaya buat ongkos perawatan dan pengobatan terhadap seluruh anak yang malah memburuk setelah diimunisasi," kata Duque, dilansir dari laman Associated Press, Jumat (8/12).
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Siapa yang butuh vaksin cacar api? Vaksin ini terbukti mengurangi risiko terkena cacar api dan mengurangi tingkat keparahan gejala jika infeksi tetap terjadi.
-
Siapa saja yang menerima vaksin cacar monyet? Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, kriteria penerima vaksin ini adalah laki-laki yang dalam dua minggu terakhir melakukan hubungan seksual berisiko dengan atau tanpa status ODHIV.'Kementerian Kesehatan juga akan melakukan vaksinasi monkeypox terutama pada populasi yang berisiko,' kata Maxi dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/10).
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
Kementerian Kesehatan Filipina sejak akhir tahun lalu menggelar program imunisasi DBD. Vaksin itu diberikan kepada sekitar 730 ribu anak-anak berusia minimal sembilan tahun ke atas. Perusahaan pembuatnya mengklaim kalau vaksin itu aman bagi manusia berumur sembilan hingga 45 tahun. Namun, dari hasil penelitian terbaru terungkap kalau vaksin itu tidak bisa diberikan kepada orang-orang yang belum pernah terjangkit DBD. Sebab, dalam jangka waktu tiga tahun setelah disuntik, maka orang-orang sebelumnya tidak pernah mengidap DBD dipastikan terkena penyakit itu.
Duque menyatakan, setidaknya ada beberapa kasus anak-anak yang jatuh sakit karena DBD setelah diimunisasi. Namun, mereka berangsur-angsur pulih.
Sanofi Pasteur menyatakan mereka bakal membantu pemerintah Filipina. Sedangkan Duque menyatakan sudah mengadukan masalah itu kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan masih menunggu rekomendasi pakar. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Masalah tersebut muncul, karena perusahaan mengalami kerugian mencapai Rp459 miliar.
Baca SelengkapnyaAda indikasi pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa dasar transaksi yang berindikasi kerugian Indofarma Global Medika sekitar Rp24 miliar.
Baca SelengkapnyaSerikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) mengadukan nasibnya kepada Komisi VI DPR RI
Baca Selengkapnyakemudian indikasi kerugian di Indofarma Global Medika atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga senilai kurang lebih Rp35 miliar atas nama pribadi.
Baca SelengkapnyaRieke meminta Indofarma membenahi terlebih dahulu internal perusahaan tersebut.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dewi Asmara mengatakan, kasus DBD saat ini naik lebih tinggi dibandingkan tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTiko mengatakan pihaknya tak akan pandang bulu dalam proses hukum tersebut. Termasuk jika ditemukan pengurus perusahaan yang bermasalah.
Baca SelengkapnyaAnak-anak penderita gagal ginjal akut karena cemaran obat sirup beracun sedang berjuang untuk hidup.
Baca SelengkapnyaBiofarma mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp2,21 triliun.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, langkah Indofarma sudah di luar nalar bahkan sampai meminta uang ke negara
Baca Selengkapnya