Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berada di gubuknya yang didirikan di jalan layang non tol (JLNT) Pluit yang terbengkalai di Jakarta Utara, Rabu (24/5/2023).
Potret Proyek Jalan Layang Non Tol Pluit 8 Tahun Terbengkalai Dihuni PMKS
Proyek JLNT
Proyek JLNT yang rencananya akan menghubungkan kawasan Pluit dengan akses tol Bandara Soekarno Hatta dan tol Tanjung Priok sekaligus mengatasi kemacetan tersebut saat ini mangkrak.
Kondisinya kini amat memprihatinkan dan dibiarkan terbengkalai.
JLNT tersebut dibangun pada 2015 atau saat masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pembangunannya diklaim menggunakan anggaran dari CSR perusahaan pengembang swasta.
Karena mangkrak, proyek tersebut ditumbuhi semak belukar.
Sehingga menutupi akses masuk ke proyek jalan layang non tol (JLNT) Pluit.
Seorang anak saat menghuni di proyek jalan layang non tol (JLNT) Pluit, Jakarta Utara, Rabu (24/5/2023).
Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)menghuni di sebuah gubuk yang mereka didirikan di jalan layang non tol (JLNT) Pluit.
Kondisi jalan layang non tol (JLNT) Pluit terlihat ditumbuhi tumbuhan liar.
Kondisi jalan layang non tol (JLNT) Pluit yang mangkrak di Jakarta Utara, Rabu (24/5/2023).
Kondisi jalan layang non tol (JLNT) Pluit yang mangkrak di Jakarta Utara, Rabu (24/5/2023).
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI merilis informasi peringatan kewaspadaan bencana tanah longsor di wilayah Jakarta bulan November 2024.
Baca SelengkapnyaDelapan orang ditangkap saat penggerebekan di salah satu perumahan di wilayah Cengkareng.
Baca SelengkapnyaDisatu sisi juga diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi lampu dan emisi karbon, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan.
Baca SelengkapnyaTeguh bilang, diperlukan sinergi lintas perangkat daerah untuk mengantisipasi banjir.
Baca SelengkapnyaBahkan, DPRD menyoroti kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bikinan swasta yang kini jauh lebih diminati pengunjung.
Baca SelengkapnyaNantinya baik Dinas Sosial (Dinsos) maupun Suku Dinas Sosial (Sudinsos) akan melakukan asesmen atau pengumpulan dan pengolahan informasi.
Baca SelengkapnyaAda tiga kategori rumah tinggal yang diatur dalam kebijakan ini.
Baca SelengkapnyaTeguh tidak menjelaskan secara lengkap kapan pemberian uji coba MBG di Kepulauan Seribu akan dilakukan.
Baca SelengkapnyaDisdik Jakarta telah menyiapkan prosedur perlindungan terhadap anak yang menjadi korban.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, sekitar 10.000 paket makanan telah diberikan dengan harga per boks berkisar dari Rp20.000 sampai Rp25.000.
Baca SelengkapnyaPemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) sengaja memberlakukan tarif khusus tersebut sebagai bentuk hadiah untuk masyarakat.
Baca Selengkapnya