Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD memberikan pernyataan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR terkait kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). Dalam kesempatan itu, Mahfud MD sempat diminta Komisi III DPR untuk menjelaskan pernyataannya soal adanya 'kerajaan Ferdy Sambo'. Dia mengibaratkan Ferdy Sambo seperti bintang 5 dalam struktur Polri.

Mahfud menjelaskan, istilah tersebut dilihat dari Psiko-Hierarkis. Di mana ada sejumlah senior di Polri yang mengungkapkan bahwa kekuasaan Ferdy Sambo sangat berpengaruh.

"Disebut oleh senior, terlalu besar dia (Sambo) kekuasaannya. Kadiv Propam menguasai tiga bintang satu, tapi semua bintang satu itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini, hasil penyelidikannya diteruskan apa ndak oleh itu, lalu kalau sudah diselidik pemeriksaannya oleh ini, penghentiannya ini juga. Itu ada usul resmi dan saya akan sampaikan secara resmi," jelas Mahfud.

Atas kekuasaan Sambo di Polri cukup besar, maka Mahfud pun menganalogikan seperti 'Mabes di dalam Mabes'.

"Dia punya bintang dua, tapi sini satu, satu, satu, tiga berarti lima. Dia ilustrasinya itu kan yang terjadi, kalau tidak ada penyelesaian itu kan masih ada skenario tembak menembak. Itu saja kalau saya jawabannya," sambungnya.

Tak hanya Ketua Kompolnas Mahfud MD, rapat dengar pendapat yang digelar Komisi III DPR ini juga dihadiri Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo saat menghadiri RDP dengan Komisi III DPR terkait kasus penembakan Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menghadiri RDP dengan Komisi III DPR terkait kasus penembakan Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Mahfud MD berfoto bersama anggota Komisi III DPR selama rapat dengar pendapat terkait kasus penembakan Brigadir J di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022).