Seorang buruh berorasi di hadapan rekan-rekannya saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden tersebut.
Massa Buruh Tuntut DPR Tolak Perppu Cipta Kerja
Perppu Cipta Kerja
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden tersebut.
Massa buruh membawa patung tikus berdasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden tersebut.
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden tersebut.
Massa buruh membawa replika Perppu Cipta Kerja saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden tersebut.
Massa buruh mengangkat poster saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden tersebut.
Massa buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu Cipta Kerja yang dinilai telah mengkhianati konstitusi. Mereka juga menuntut DPR untuk tidak menyetujui Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan oleh Presiden tersebut.
Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca SelengkapnyaPutusan ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXII/2024, yang salah satu poin utamanya menyentuh mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Baca SelengkapnyaMK membagi pertimbangan hukum ke dalam enam klaster dalil permohonan.
Baca SelengkapnyaWakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.
Baca SelengkapnyaMK kabulkan uji materi UU Cipta Kerja, minta UU Ketenagakerjaan dipisah, atur PKWT 5 tahun, batasan outsourcing diperjelas.
Baca SelengkapnyaGugatan UU Cipta Kerja ini dilayangkan sejumlah serikat pekerja di antaranya Serikat Pekerja Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenegasan tersebut disampaikan MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, yakni terkait uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
Baca SelengkapnyaKelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaAdapun aksi ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal bersama pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh
Baca SelengkapnyaArif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaDimas Oky Nugroho, mengatakan, UU Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap perbaikan
Baca Selengkapnya