Andi Narogong
Terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong saat akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/12). Majelis hakim menetapkan Andi Narogong secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. Dia pun dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Andi Narogong juga harus membayar uang pengganti USD 2,5 juta dan Rp 1,186 miliar.
Andi Narogong saat akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Andi Narogong saat akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Andi Narogong saat akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Andi Narogong saat akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Andi Narogong saat mendengarkan vonis yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Andi Narogong saat mendengarkan vonis yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Andi Narogong saat mendengarkan vonis yang dibacakan majelis hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/12).
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyoroti pentingnya gerakan ini sebagai wujud upaya meningkatkan layanan publik.
Baca Selengkapnya
KPK memanggil eks Anggota DPR RI MSH untuk diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi E-KTP.
Baca Selengkapnya
Memastikan bahwa tidak ada kelangkaan blangko pada e-KTP
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta membuka pendaftaran PPDB 2024 secara daring jenjang SD hingga SMA pada 10 Juni hingga 4 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, aturan pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan KTP akan dilakukan secara bertahap.
Baca Selengkapnya
Hadirnya GovTech nantinya akan meningkatkan e-Government Development Index (EGDI).
Baca Selengkapnya
KTP elektronik ini bisa membuat data biometrik, yakni sidik jari dan iris mata, yang mana itu tersimpan di dalam chip khusus di indentitas tersebut.
Baca Selengkapnya
Progam jemput bola ini memudahkan pelayanan administrasi kependudukan bagi yang tidak mampu datang ke kantor Dispendukcapil.
Baca Selengkapnya
92 ribu NIK itu terdiri dari 81.119 warga yang telah meninggal dunia dan 11.374 warga yang RT-nya sudah tidak ada.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menyediakan layanan mengganti KTP rusak gratis.
Baca Selengkapnya
Sebelum berangkat ke tempat pemungutan suara (TPS), ada sejumlah dokumen yang harus disiapkan dari rumah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terlah resmi mewajibkan pembelian LPG 3kg pakai KTP.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi